Oleh: Seftian Eko Pranata
Wakil Ketua PW Pemuda Muhammadiyah SUMUT
Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mencopot Musa Rajekshah atau Ijeck dari jabatan Ketua DPD Golkar Sumatera Utara memunculkan perdebatan yang tidak sederhana. Di satu sisi, langkah ini dinilai sebagai bagian dari konsolidasi organisasi. Di sisi lain, ia dipersepsikan sebagai tindakan yang mengabaikan aspirasi kader daerah. Polemik ini menunjukkan bahwa persoalan sesungguhnya bukan hanya soal figur, melainkan tentang bagaimana partai politik mengelola demokrasi internalnya.
Dari sudut pandang struktural, DPP Golkar memiliki kewenangan penuh untuk mengevaluasi dan mengganti kepengurusan di daerah. Dalam organisasi partai yang hierarkis, keputusan pusat merupakan mekanisme legal untuk menjaga kesinambungan dan stabilitas organisasi. Apalagi, pergantian tersebut dikaitkan dengan persiapan Musyawarah Daerah (Musda) yang membutuhkan situasi kondusif dan kepemimpinan transisional.
Pendukung keputusan DPP menilai bahwa partai tidak boleh terlalu bergantung pada satu figur. Regenerasi kepemimpinan dianggap penting agar Golkar tetap adaptif menghadapi perubahan sosial dan politik. Dalam logika ini, pencopotan Ijeck bukanlah hukuman politik, melainkan reposisi peran demi kepentingan organisasi yang lebih besar.
Namun, kritik terhadap keputusan ini juga memiliki dasar yang tidak bisa diabaikan. Reaksi keras dari sebagian DPD II, mundurnya pengurus daerah, serta resistensi kader menunjukkan adanya persoalan legitimasi. Dalam politik praktis, legitimasi tidak hanya bersumber dari aturan, tetapi juga dari penerimaan sosial di tingkat akar rumput. Ketika keputusan pusat tidak disertai komunikasi politik yang memadai, maka yang muncul adalah rasa ketidakadilan di kalangan kader.
Dalam perspektif sosiologi politik, partai politik adalah ruang interaksi antara struktur dan aktor. Struktur memberikan aturan, tetapi aktor—dalam hal ini kader dan elite lokal—memberikan energi dan loyalitas. Jika loyalitas tersebut terganggu, maka efektivitas mesin partai ikut terpengaruh. Inilah risiko utama dari keputusan top-down yang tidak diimbangi pendekatan persuasif.
Polemik pencopotan Ijeck juga menghidupkan kembali pertanyaan klasik tentang demokrasi internal partai di Indonesia. Apakah demokrasi internal hanya berarti kepatuhan pada AD/ART, ataukah juga mencakup partisipasi dan aspirasi kader di daerah? Dalam praktiknya, partai sering kali lebih menekankan aspek legal-formal, sementara dimensi partisipatif menjadi sekunder.
Di sisi lain, membiarkan tekanan elite daerah menentukan seluruh keputusan juga bukan tanpa risiko. Partai bisa terjebak dalam oligarki lokal dan kehilangan kendali strategis. Oleh karena itu, keseimbangan antara otoritas pusat dan aspirasi daerah menjadi kunci. Tanpa keseimbangan tersebut, konflik internal akan terus berulang dengan pola yang sama.
Ke depan, tantangan Golkar bukan lagi memperdebatkan sah atau tidaknya pencopotan Ijeck, melainkan bagaimana mengelola dampak politiknya. Musda harus dijadikan ruang rekonsiliasi dan kompetisi yang adil, bukan sekadar legitimasi keputusan pusat atau arena balas dendam faksi. Rekonsiliasi yang tulus akan jauh lebih menentukan masa depan Golkar Sumatera Utara dibandingkan sekadar pergantian figur.
Pada akhirnya, pencopotan Ijeck adalah ujian kedewasaan politik bagi Golkar. Legalitas organisasi memang penting, tetapi legitimasi sosial tidak kalah krusial. Partai yang mampu menggabungkan keduanya akan bertahan dan berkembang. Sebaliknya, partai yang mengabaikan salah satunya berisiko melemah dari dalam. Di titik inilah Golkar Sumatera Utara sedang diuji—bukan oleh lawan politik, melainkan oleh dinamika internalnya sendiri.SF
