Penatausahaan Kas Dana BOS Disdik Langkat Diduga Tidak Tertib Dan Pajak Sebesar Rp947.824.307 Terlambat Disetorkan

LANGKAT (Portibi DNP): Penatausahaan Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Langkat diduga tidak tertib dan pajak sebesar Rp947.824.307 terlambat disetorkan.

Demikian yang tertulis dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran (TA) 2022 yang dirilis pada Tanggal 18 Mei 2023.

Dikutip dari LHP tersebut, diketahui bahwa Saldo Kas di Bendahara BOS pada Neraca per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp184.858.575. Saldo tersebut terdiri dari sisa Dana BOS di rekening giro pada 581 Sekolah Dasar (SD) dan 62 Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dana BOS yang diterima oleh sekolah tahun 2022 adalah Dana BOS Reguler dan diterima dalam tiga tahap. Penyaluran Dana BOS dịtranster langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening masing-masing sekolah.

Pemeriksaan secara uji petik (audit sampling) terhadap Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Tunai dan Buku Pembantu Pajak pada bendahara BOS serta cash opname diketahui permasalahan sebagai berikut.

Penatausahaan Kas Dana BOS Tidak Tertib

Berdasarkan buku pembantu pajak SMPN 1 Stabat dan SMPN 5 Stabat
diketahui pajak yang sudah dipungut oleh Bendahara tahun 2022 adalah
sebesar Rp63.786.722,00 dengan rincian sebagai berikut.

a). SMPN 1 Stabat sebesar Rp47.221.665.
b). SMPN Stabat sebesar Rp16.565.057.

Atas pungutan pajak tersebut, Bendahara belum menyetorkan pada saat cash opname yang dilakukan pada tanggal 3 dan 4 Februari 2022. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Dana BOS dan Kepala Sekolah diketahui bahwa
uang pungutan pajak tidak dapat ditunjukkan karena berada dalam penguasaan Kepala Sekolah.

Selanjutnya, Kepala Sekolah SMPN 1 Stabat dan SMPN 5 Stabat telah menyetorkan pungutan pajak tersebut ke kas negara dan kas daerah masing-masing tanggal 04 dan 16 Februari 2023.

Penyetoran Pajak Oleh Bendahara Tidak Tertib

Berdasarkan hasil pemeriksaan Buku Pembantu Pajak dan bukti setor pajak
diketahui terdapat pajak yang sudah dipungut tahun 2022 pada 55 SMP Negeri dan 348 SD Negeri, terlambat disetorkan sebesar Rp947.824.307 yakni pada tanggal 12 Januari sampai dengan 29 Maret 2023.

Lebih lanjut diketahui bahwa, penyetoran pajak yang telah dipungut tersebut dilakukan setelah dilaksanakan pemeríksaan Kas Dana BOS. Bukti setor pajak telah diserahkan kepada BPK pada saat pemeriksaan.

Permasalahan di atas mengakibatkan, potensi penyalahgunaan pajak yang terlambat disetorkan dan penerimaan pajak Tahun 2022 sebesar Rp947.824.307 tidak dapat segera dimanfaatkan oleh Pemerintah.

Hal tersebut disebabkan, Kepala Sekolah tidak optimal dalam pengendalian belanja BOS dan Bendahara BOS tidak menyetorkan pajak secara tertib.

Atas Permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan menyatakan akan
segera menginstruksikan kepala SD dan SMP Negeri untuk segera melakukan penyetoran pajak sesuai dengan nilai yang tercatat di dalam Buku Pembantu Pajak masing-masing sekolah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat
waktu.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Langkat agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menginstruksikan, Kepala Sekolah lebih optimal dalam pengendalian belanja BOS dan Bendahara BOS menyetorkan pajak secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku. (BP)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Print

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Usai Sudah Kita Nyoblos..


Bolo : Bersatulah kita membangun bangsa..

 

Kebiasaan yang sudah ada bersatu kita teguh..


Bolo : Jadi semboyan hidup agar maju menuju Indonesia Emas 2045