Medan(Portibi DNP): Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara menyatakan sikap menolak rencana pembentukan Provinsi Tapanuli. Penolakan ini disampaikan langsung oleh Seftian Eko Pranata, wakil ketua Pimwil Pemuda Muhammadiyah Sumut di Medan (19/04), dalam rangka menyikapi dinamika politik dan kebijakan yang berkembang di tengah masyarakat akan munculnya kembali wacana pembentukan Provinsi Tapanuli.
“Kami menilai pembentukan Provinsi Tapanuli belum memenuhi prasyarat objektif baik dari sisi administratif, teknis, maupun kapasitas fiskal. Justru jika dipaksakan, pemekaran ini dikhawatirkan hanya menambah beban negara dan membuka potensi konflik sosial,” ujar Seftian dalam pernyataannya.
Menurutnya, data dan evaluasi dari berbagai lembaga termasuk Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa sebagian besar daerah hasil pemekaran justru gagal mandiri secara ekonomi dan sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. Hal tersebut berpotensi terjadi pula di wilayah Tapanuli, yang saat ini belum memiliki basis PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang kuat untuk menopang operasional provinsi baru.
Selain aspek ekonomi, Seftian juga menyoroti risiko fragmentasi sosial. “Kami khawatir pembentukan provinsi baru atas dasar identitas kultural atau etnisitas akan memperkuat politik identitas dan memperlemah integrasi sosial di Sumatera Utara yang selama ini hidup berdampingan secara damai,” tambahnya.
Seftian menegaskan bahwa perjuangan utama masyarakat seharusnya difokuskan pada pemerataan pembangunan, perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik yang merata, bukan pada pembentukan birokrasi baru yang belum tentu efektif.
“Kami menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih kritis dalam menyikapi isu pemekaran daerah. Mari kita dorong pemerintah provinsi dan pusat agar lebih adil dan merata dalam membangun wilayah Tapanuli, tanpa harus memisahkannya secara administratif,” tutup Seftian.SF
