Medan(Portibi DNP): Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus, menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab atas polemik antara Komisi E DPRD Sumut dan Dinas Pendidikan Sumut terkait rencana penerapan kebijakan sekolah lima hari di provinsi tersebut.
“Nanti, Komisi E DPRD Sumut saya yang tanggung jawab,” tegas Erni Ariyanti saat mendampingi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, usai Sidang Paripurna di Gedung DPRD Sumut, Kamis (12/6/2025).
Pernyataan itu disampaikan Erni ketika sejumlah wartawan hendak mewawancarai Gubernur Bobby terkait usulannya untuk menerapkan sistem sekolah lima hari di Sumut. Di tengah sesi wawancara, politisi Partai Golkar itu menyela dan memberikan pernyataan langsung di hadapan gubernur dan awak media.
Erni memastikan akan menengahi dan menyelesaikan permasalahan tersebut melalui mediasi antara Komisi E DPRD dan Dinas Pendidikan Sumut. Ia menjelaskan, pemanggilan Dinas Pendidikan oleh Komisi E dilakukan atas surat darinya sebagai pimpinan dewan.
“Komisi E itu memanggil Dinas Pendidikan melalui surat saya. Namun, Kepala Dinas berhalangan hadir karena alasan kedinasan,” jelas Erni, yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Labuhanbatu Utara.
Sebelumnya, Ketua Komisi E DPRD Sumut, Subandi, menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, dalam dua kali undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 dan rencana sekolah lima hari.
Baca juga: Terkait Dugaan KKN di PDAM Tirtanadi, Ketum GPPM Minta Pj. Gubernur dan DPRD Sumut Panggil AST
“Sudah dua kali diundang, tapi beliau tidak hadir. Yang hadir justru Sekretaris Dinas dan jajaran. Padahal pembahasan ini membutuhkan kehadiran langsung Kadisdik,” ujar Subandi, politisi Partai Gerindra.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi E, Ahmad Darwis. Ia menilai Alexander telah melemahkan fungsi pengawasan publik dengan tidak menghadiri RDP yang digelar oleh Komisi E.
“Kadisdik kami anggap tidak kooperatif. Dua kali mangkir dari undangan rapat menunjukkan pelanggaran etika pemerintahan dan melemahkan pengawasan publik,” kata Ahmad Darwis, Rabu (21/5/2025).
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Alexander Sinulingga terkait ketidakhadirannya dalam dua pertemuan penting tersebut.SF
























