Catatan: Darrenz Nababan
Dinamika politik Partai Golkar selalu mengajarkan satu pelajaran pahit, yaitu jangan pernah bertaruh pada ketidakpastian. Di partai ini, kekuasaan bisa runtuh tanpa gempa, dan tahta bisa berpindah tangan hanya dengan satu lembar surat dari Jakarta. Bukan suara yang menentukan, melainkan restu.
Kini pusaran itu kembali berputar di Sumatera Utara. Musa Rajekshah (Ijeck) tak lagi berdiri sebagai Ketua DPD Golkar Sumut. Jabatan itu dicabut. Seperti deja vu yang sengaja diputar ulang, DPP kembali mengirim Ahmad Doli Kurnia (ADK) sebagai pelaksana tugas. Perannya klise namun menentukan, konsolidasi dan menyiapkan Musyawarah Daerah (Musda).
Namun di Golkar, Musda bukan sekadar forum demokrasi internal. Ia adalah ruang eksekusi politik. Sejarah Golkar Sumut telah berkali-kali membuktikan, pemenang Musda bukanlah mereka yang paling banyak dukungan di daerah, melainkan yang paling akrab dengan denyut nadi pusat kekuasaan.
Tahun 2020 menjadi contoh telanjang. Yasir Ridho Lubis terpilih secara aklamasi. Sah secara forum, mutlak secara suara. Tetapi di Golkar, legitimasi daerah kerap kalah oleh tafsir administratif. Satu celah kecil cukup untuk menggugurkan segalanya. Musda dianulir. Hasil dibatalkan. Pengulangan digelar di Jakarta. Di sanalah Ijeck dinobatkan sebagai pemenang.
Sebagian menyebutnya kudeta. Tapi politik tak pernah alergi pada istilah itu, selama hasil akhirnya menguntungkan pihak yang memegang kunci.
Kini, 2025. Polanya nyaris identik. ADK kembali datang. Ijeck yang dulu “dimenangkan”, kini dihentikan. Musda kembali disiapkan. Golkar Sumut seolah berjalan di rel lama, hanya lokomotifnya yang berganti. Tujuannya tetap sama, mengatur ulang keseimbangan kuasa.
Bedanya, kali ini muncul satu nama yang tak bisa dipinggirkan dengan mudah, Hendri Yanto Sitorus (HYS). Bupati muda Labuhanbatu Utara ini bukan kader karbitan. Ia lahir, tumbuh, dan ditempa di rahim Partai Golkar. Tuduhan sebagai “anak yang lupa teman” terdengar lebih seperti jeritan kegelisahan generasi tua yang mulai kehilangan panggung di masa rambut kian memutih.
Faktanya sederhana. Politik tidak mengenal kursi pensiun kehormatan. Mereka yang telah kepala lima ke atas seharusnya paling paham bahwa regenerasi bukan pengkhianatan, melainkan hukum alam. Partai yang alergi pada kader muda sesungguhnya sedang menyiapkan liang kuburnya sendiri.
HYS tidak datang untuk menggulingkan siapa pun. Ia hadir karena pintu itu dibuka oleh Golkar sendiri. Ketika partai memberi ruang, kader yang melangkah maju bukan pembangkang, ia hanya sedang menjemput takdir politiknya.
Menyebut pencalonan HYS sebagai kudeta adalah cara berpikir para pemalas. Semua kader memiliki hak yang sama untuk naik kelas. Jika mencalonkan diri saja sudah dianggap makar, maka Golkar bukan sedang menjaga marwah, melainkan sedang mematikan demokrasi internal dan membunuh embrio kepemimpinan masa depan.
Sejarah Golkar Sumut mengajarkan satu pola yang tak pernah meleset, yang jatuh bukan karena kalah, tetapi karena tak lagi direstui. Dan jika sejarah memang gemar mengulang dirinya sendiri, maka sangat wajar bila publik membaca tanda-tanda bahwa arah angin kini bergerak ke satu nama, HYS.
Sebagai warga Labuhanbatu Utara dan jurnalis yang mengamati langsung gaya kepemimpinan HYS, saya tentu berharap angin DPP berhembus ke arah yang benar. Bukan sekadar memenangkan figur, tetapi menghadirkan energi baru bagi Golkar Sumut yang terlalu lama terjebak dalam sirkulasi elite tua yang itu-itu saja.
Sejarah telah mencatat “Habis Yasir Ridho, terbitlah Ijeck”. Dan bila pola itu kembali setia pada tabiatnya, sangat mungkin kelak ia menulis satu baris baru “Menanglah HYS”.
