MEDAN (Portibi DNP) : Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Sangat menyayangkan capaian target Pemerintah Kota (Pemko) Medan masih sangat jauh dari harapan.
Hal ini dikatakan Haris Kelana Damanik saat membacakan pemandangan umum fraksinya atas penjelasan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kota Medan tentang laporan pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD Kota Medan tahun anggaran (TA) 2022 pada sidang paripurna DPRD Medan di gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Senin (19/6/2023).
Haris menilai masih banyak kekurangan bersifat administratif dalam pengelolaan keuangan daerah yang belum maksimal diselenggarakan. Pemko Medan masih belum mampu merealisasikan seluruh program yang telah terencana APBD 2022.
Untuk itu kata Haris Pemko Medan harus meningkatkan keseriusan kinerja, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Sebab masa yang akan datang Kota Medan akan membutuhkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang semakin besar guna mendukung percepatan dan perluasan pembangunan Kota Medan.
Demikian juga dari sisi belanja diharapkan dapat terus ditingkatkan kinerja pembangunan sesuai dengan saran-saran yang telah diberikan dan ditetapkan,ungkap Ketua Komisi IV DPRD Medan ini.
Meski demikian lanjut Haris, Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan memberikan apresiasi kepada jajaran aparatur Pemko Medan yang telah berhasil mempertahankan dan mendapatkan (wajar tanpa pengecualian (WTP)
terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kota Medan TA 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Sumatera Utara (Sumut).
Dikatakan Haris, Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan apa saja kendala yang dihadapi atau langkah-langkah strategi oleh Pemko Medan untuk mempertahankan WTP dari BPK tersebut.
“Karena kita ketahui sebelumnya masih adanya kesalahan dalam penyajian material pada beberapa pos laporan keuangan yang dilakukan Pemko Medan pada tahun-tahun sebelumnya? mohon penjelasan disertai data kongrit.
Untuk itu, Haris menghimbau agar Pemko Medan terus mempedomani dan menindaklanjuti dokumen LHP sebagai acuan dan rekomendasi dalam mengelola keuangan daerah agar lebih baik lagi sehingga Pemko Medan tetap memperoleh penilaian WTP untuk masa yang akan datang.
Dikatakan Haris, Fraksi Gerindra juga menghimbau agar Pemko Medan memberikan sanksi dan menindak tegas bagi para oknum pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi kendala dan penyebab Pemko Medan mengalami permasalahan administrasi pengelolaan keuangan.
Haris meminta kepada Pemko Medan untuk terus meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, khususnya terhadap pendapatan daerah.
Karena jika dibandingkan pendapatan ditahun 2021 tentu tidak ada peningkatan yang signifikan daripada pendapatan daerah ditahun 2022. Hal ini perlu dilakukan langkah-langkah jitu dan strategis dalam hal peningkatan pendapatan daerah pemko medan. Apa saja kendala dan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut?. Mohon penjelasan, papar Haris.P06
