MEDAN ( Portibi DNP): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan menggelar rapat paripurna tanggapan kepala daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran (TA) 2025.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Chun Sen, M.Pd.B, didampingi Wakil Ketua Rajudin Sagala, Zulkarnaen ini berlangsung di ruang rapat paripurna lantai G Gedung Dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Senin, (8/9/2025) .
Hadir dalam rapat paripurna tersebut para pimpinan fraksi, pimpinan komisi serta anggota DPRD Medan lainnya.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu, Waas, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Asisten Pemerintahan Setda Kota Medan Muhammad Sofyan, Pimpinan Perangkat Daerah Pemerintah Kota (Pemko) Medan, serta Camat se Kota.
Dalam rapat paripurna tersebut Wali Kota Medan bersama Wakil Wali Kota secara bergantian membacakan nota jawaban pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Medan tersebut.
Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Wali Kota menegaskan pentingnya percepatan pelantikan pejabat definitif untuk mendukung program prioritas kota.
“Pengangkatan pejabat struktural segera dilakukan dengan prinsip the right man on the right place. Kami ingin birokrasi bekerja dengan integritas tinggi dan profesionalisme,” ujarnya.
Menjawab Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pemerintah menekankan komitmen serius mengatasi banjir dengan pendekatan kawasan.
“Penanganan banjir tidak bisa parsial, tetapi harus satu kesatuan sistem. Kami berkoordinasi dengan kementerian, provinsi, hingga kabupaten/kota pendamping, disertai gotong royong rutin antar-OPD,” jelasnya.
Kepada Fraksi Gerindra, Wali Kota menegaskan visi pembangunan jangka panjang menuju Medan 2045, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.
“Kami berkomitmen meningkatkan fasilitas kesehatan modern di Medan Utara, memenuhi tenaga kesehatan berkualitas, sekaligus memeratakan sarana pendidikan agar berkeadilan. Ini bagian dari fondasi Medan 2045,” tegasnya.
Sementara itu, menjawab Fraksi Golkar, Pemko Medan menyatakan tetap optimis mencapai target PAD meski realisasi semester pertama masih 38,40 persen.
“Kami yakin capaian PAD hingga akhir tahun bisa optimal, melalui intensifikasi dan perluasan basis wajib pajak,” katanya.
Kepada Fraksi NasDem, pemerintah menekankan keberpihakan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Pelatihan SDM, bantuan alat produksi, dan kemudahan perizinan terus kami jalankan agar UMKM bisa tumbuh legal, aman, dan berdaya saing,” ujar Wali Kota.
Fraksi PSI juga mendapat jawaban tegas soal target pendapatan. Pemerintah menekankan penguatan digitalisasi dan evaluasi kinerja OPD.
“Dengan digitalisasi, pengawasan wajib pajak, serta evaluasi rutin, kami pastikan pembangunan tetap merata meski pendapatan daerah menurun,” jelasnya.
Adapun kepada Fraksi Demokrat, Pemko menegaskan pentingnya optimalisasi potensi pajak melalui pelayanan yang lebih baik.
“Digitalisasi dan perbaikan pelayanan pajak akan terus kami lakukan. Tapi kami juga hati-hati agar target PAD realistis, tidak ambisius tanpa dukungan teknis,” tutur Wali Kota.
Secara keseluruhan, jawaban eksekutif ini memperlihatkan komitmen Pemko Medan dalam mengelola keuangan daerah secara realistis, membangun infrastruktur berkelanjutan, meningkatkan pelayanan publik, dan berpihak pada masyarakat kecil melalui pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan ekonomi.P06
