PAKPAK BHARAT(Portibi DNP): Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Kunjungan Kerja DPR RI di di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan.Kamis (3/7). Franc hadir bersama dengan sejumlah Kepala Daerah se-Sumut, ikut diskusi bersama segenap Komisi II DPR RI, mendengarkan tentang keluhan-keluhan masyarakat Sumut, tentang laju pertumbuhan pembangunan di Sumatera Utara.
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyampaikan keluhan masyarakat, terkait permasalahan konflik agraria dan dampaknya di Kabupaten/Kota di Sumut, yang masih belum terselesaikan. Konflik ini berdampak serius terhadap sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat lokal.
Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution kepada Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI yang melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) spesifik ke Sumut, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan.
“Di sini kami sampaikan keluhan masyarakat Sumut, terkait persoalan pertanahan. Konflik agraria di Sumut bukan persoalan setahun dan dua tahun. Bahkan bisa dikatakan dalam tahun-tahun politik persoalan agraria ini menjadi janji politik bagi siapa yang mau berkontestasi, dan ini terus bergulir tanpa bisa diatasi,” kata Bobby Nasution.
Baca juga: Pemkab Pakpak Bharat Peringati Hardiknas Tahn 2025
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, apa yang disampaikan Pemprov Sumut dan masukan dari sejumlah Bupati/walikota yang hadir, akan diteruskan ke Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, agar persoalan ini bisa mendapatkan solusi.
“Ini menjadi salah satu tugas Komisi II DPR RI, kami akan fasilitasi seluruh pemerintahan daerah di Sumut dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan. Insya Allah, niat baik kita bersama terselesaiakan permasalahan di Sumut bosa terselesaikan,” harapnya.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut Muhammad Sri Pranoto menyampaikan, untuk menyelesaikan konflik agraria di Sumut diperlukan transparansi penuh dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik kabupaten/Kota.ST
