BPK Temukan Dugaan Perbedaan Informasi Nomor Rangka dan Nomor Mesin Pada Kendaraan Dinas di Pemkab Karo

 

KARO (Portibi DNP) : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) melakukan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo tahun 2024.

Diantaranya, BPK menemukan adanya permasalahan dugaan perbedaan informasi nomor rangka dan nomor mesin pada KIB B dan nomor rangka, nomor mesin dan merek yang ada pada kendaraan dinas.

BPK mencatat, ada 24 kendaraan dinas yang diduga ada perbedaan informasi nomor rangka dan nomor mesin pada KIB B dan nomor rangka, nomor mesin dan merek.

Berikut rincian beberapa kendaraan yang diduga salah informasi nomor rangka dan nomor mesin pada KIB B dan nomor rangka, nomor mesin dan merek yang ada pada kendaraan dinas yang dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP(BPK Perwakilan Sumut atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo tahun 2024, bernomor 42.B/LHP/XVIII.MDN/05/2025, tertanggal 22 Mei 2025.

1. Sekretariat DPRD

Nomor polisi : BK 1059 S

Data pada KIB B

Merk : Nissan All X Trail

Nomor rangka : MHBF3C83CFJ001832 Nomor mesin : MR20714145B

Hasil cek fisik

Merk : Nissan All X Trail

Nomor rangka : MHBF3CG3CFJ001831

Nomor mesin : MR20801714346B

2. Sekretariat DPRD

Nomor polisi : BK 1029 S

Data pada KIB B

Merk : Grand Livina

Nomor rangka : MHBG1CGJ105572 Nomor mesin : HR159597978

Hasil cek fisik

Merk : Grand Livina

Nomor rangka : MHBG1CG1FCJ105572

Nomor mesin : HR15959797B

3.Sekretaris Daerah

Nomor polisi : BK 1066 S

Data pada KIB B

Merk : Toyota All New

Nomor rangka : MHFJWBEMF2301064 Nomor mesin : 1TRA018147

Hasil cek fisik

Merk : Toyota All New

Nomor rangka : MHFJWBEM8F2301064

Nomor mesin : 1TRA018147

4.Sekretaris Daerah

Nomor polisi : BK 1120 S

Data pada KIB B

Merk : Kijang Innova 2.4 G M/T

Nomor rangka : MHFJB8EM5H1024801 Nomor mesin : 2GD4357095

Hasil cek fisik

Merk : Kijang Innova 2.4 G M/T

Nomor rangka : MHFJB8EM5H1024801

Nomor mesin : 2GD4357095

5.Sekretaris Daerah

Nomor polisi : BK 1121 S

Data pada KIB B

Merk : Toyota Grand New Avanza

Nomor rangka : MHKM5F84JJK017744 Nomor mesin : 2NRF657044

Hasil cek fisik

Merk : Toyota Grand New Avanza

Nomor rangka : MHKM5FB4JJK017744

Nomor mesin : –

6.Sekretaris Daerah

Nomor polisi : BK 8363 S

Data pada KIB B

Merk : Toyota

Nomor rangka : MR0EW8BBXH0205159 Nomor mesin : 1TRA308636

Hasil cek fisik

Merk : Toyota

Nomor rangka : MR0EW8336H0204977

Nomor mesin : 1TRA298461

7.Sekretaris Daerah

Nomor polisi : BK 8361 S

Data pada KIB B

Merk : New Hilux Single Cabin

Nomor rangka : MR0EW8BB6H0204977 Nomor mesin : 1TRA298461

Hasil cek fisik

Merk : New Hilux Single Cabin

Nomor rangka : MR0EW8BBXH0205159

Nomor mesin : 2NRF657044

8.Sekretaris Daerah

Nomor polisi : BK 6605 S

Data pada KIB B

Merk : Yamaha

Nomor rangka : MH31DY004DJ2109332 Nomor mesin : 1DY210954

Hasil cek fisik

Merk : Yamaha

Nomor rangka : MH31DY004DJ210932

Nomor mesin : 1DY210954

9.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

Nomor polisi : BK 6597 S

Data pada KIB B

Merk : Yamaha Scorpio

Nomor rangka : MH354D003CK043466 Nomor mesin : 54D-043501

Hasil cek fisik

Merk : Yamaha Scorpio

Nomor rangka : M5354D0036KD4348

Nomor mesin : SALAH

10.Puskesmas Simpang Empat

Nomor polisi : BK 6322 S

Data pada KIB B

Merk : Yamaha

Nomor rangka : MH1HB31135K129507 Nomor mesin : HB31E1128154

Hasil cek fisik

Merk : Yamaha

Nomor rangka : SALAH

Nomor mesin : HB31E1128154

Atas permasalahan tersebut, Kepala BKAD Karo menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan BPK dan akan menarik kendaraan dinas bermotor yang tidak melengkapi informasi KIB.

Sementara, hingga berita ini dimuat, wartawan belum mendapat keterangan dari Pemkab Karo, apakah kendaraan yang tidak melengkapi informasi KIB tersebut sudah ditarik atau belum.

Media online portibi.id tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Pemkab Karo, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.(red/tim)

Berita Terkait

Celoteh Si Bolo

Judulnya ‘Tanah Untuk Rakyat’ harus menjadi atensi bapak presiden karena banyak rakyat yang belum dapat legalitas atas tanah mereka
Bolo: Setuju…

Lapor Pak  Kapoldasu, tambang ilegal disepanjang Sungai Batang Natal masih beroperasi..
Bolo: Sikat aja pak, Tentu kita dukung

Masih marak judi, aparat penegak hukum harus beraksi
Bolo: Jangan Pandang bulu pak, hajar.

 

Terkini

  • Paling Banyak Komentar