Ilustrasi
MEDAN (Portibi DNP) : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut Tahun 2024.
Salah satu temuan yang dicatat pada LHP BPK bernomor : 36.B/LHP/XVIII.MDN/05/2025 tertanggal 22 Mei 2025 itu adalah, berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik pada 22 SMAN, 5 SMKN dan 3 SLBN yang menerima dana BOS di 11 Kabupaten/Kota, BPK menemukan adanya realisasi dana BOSP yang tidak sesuai dengan ketentuan, dengan uraian sebagai berikut.
Hasil pengujian secara uji petik pada 27 sekolah atas dokumen pertanggungjawaban dan pemeriksaan atas keberadaan barang-barang hasil pengadaan yang bersumber dari belanja dana BOSP, diketahui terdapat kekurangan volume atas pengadaan barang pada belanja dana BOSP.
Kekurangan volume tersebut terdiri dari pengadaan mebel, alat-alat elektronik, alat-alat kebersihan, alat-alat olahraga, obat-obatan, barang elektronik, alat-alat praktikum, buku dan pembayaran atas pemeliharaan sekolah.
BPK juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara bukti pertanggungjawaban belanja dana BOSP dengan kondisi senyatanya.
Beberapa kegiatan yang tidak sesuai tersebut, yaitu untuk pemesanan konsumsi tidak sesuai dengan hasil konfirmasi(harga hasil konfirmasi tidak sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban), harga fotocopy soal ujian tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pengeluaran kas tidak didukung bukti pertanggungjawaban dan biaya transport yang tidak dilengkapi dengan bukti.
Kemudian, BPK juga menemukan adanya dugaan penggunaan belanja dana BOSP yang tidak sesuai dengan Juknis pengelolaan dana BOSP.
Beberapa kegiatan yang tidak sesuai tersebut, yaitu pembayaran honor bagi ASN yang telah mendapat gaji dari APBD, melakukan pembelian konsumsi rutin dan pembelian surat kabar yang tidak relevan dengan pembelajaran.
Berdasarkan pemeriksaan ini, muncul pertanyaan. Dimana, berdasarkan pemeriksaan secara uji petik yang dilakukan BPK, tercatat bahwa BPK hanya melakukan pemeriksaan pada 22 SMAN, 5 SMKN dan 3 SLBN.
Lalu, bagaimana dengan SMAN, SMKN dan SLBN yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumut yang belum diperiksa oleh BPK.
Apakah bisa SMAN, SMKN dan SLBN ini dilaporkan ke APH?.
Menurut pengacara Dedi K SH, siapa saja bisa melaporkan penyelewengan dana BOSP ke Aparat Penegak Hukum (APH), meskipun BPK dan Inspektorat belum melakukan pemeriksaan terhadap realisasi dana tersebut.
“BPK dan Inspektorat memiliki peran pengawasan dan audit, sedangkan APH seperti Kejaksaan atau Kepolisian bertugas menyelidiki dan menindak pidana korupsi, termasuk yang melibatkan dana negara,” katanya kepada wartawan, ketika diminta komentarnya mengenai bisa atau tidaknya APH melakukan pemeriksaan pada realisasi dana BOSP yang belum diperiksa oleh BPK, Minggu (31/08/2025).
Mengapa bisa dilaporkan?. Ia menjelaskan bahwa, realisasi dana BOSP yang belum diperiksa oleh BPK bisa dilaporkan ke APH karena memiliki tugas yang berbeda.
“BPK bertugas mengaudit keuangan negara, sementara aparat penegak hukum bertugas menindak pidana. Jika ada indikasi kuat adanya penyalahgunaan dana, ini merupakan ranah pidana yang bukan hanya urusan audit,” ungkapnya.
Lebih lanjutnya ia menjelaskan bahwa, pelaporan dapat mendorong pihak berwenang untuk segera melakukan pemeriksaan atau audit, meskipun pada awalnya belum dilakukan.
“Pelaporan dapat membantu menyelamatkan uang negara dari praktik korupsi, yang merupakan tugas penting APH,” tegasnya.
Menurutnya lagi, selain laporan langsung ke APH, masyarakat juga bisa mengadukan hal ini ke Inspektorat daerah atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena mereka punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan audit.
“Meskipun BPK dan Inspektorat adalah badan pengawas, pelaporan ke APH tetap dapat dilakukan jika ada indikasi kuat terjadinya korupsi atau penyalahgunaan dana. Untuk bukti awal laporan, realisasi dan temuan pemeriksaan secara uji petik yang dilakukan oleh BPK itu bisa,” ujarnya.(Tim)
