Mandailing Natal ( Portibi DNP ): Pada dasarnya pelaksanaan Bintek ( Bimbingan Teknis ) para Ke pala Desa se Wilayah Pantai Barat Kabupaten Mandailing Natal, yang pada saat ini dilaksanakan untuk kedua kalinya, ( yang pertama satu bulan yang lalu ke Jokjakarta, dan ini untuk kedua kalinya ke Medan Propinsi Sumatera Utara ), menjadi pembahasan yang tidak enak di tengah-tengah kehidupan masyarakat, karena mereka melihat fakta yg sebenarnya di Desa, para Kepala Desa yang telah beberapa kali mengikuti Bintek, sampai sekarang tidak ada perobahan apa-apa yang diperbuat oleh para Kepala Desa yang telah sering mengikuti Bintek tersebut.
Karena telah menjadi publikasi umum hal pelaksanaan Bintek para Kepala Desa ini, Portibi DNP meminta tanggapan dari beberapa orang tokoh masyarakat yang
ada di Wilayah Pantai Barat Kabupaten Mandailing Natal, seperti yang diutarakan oleh Amran Nataly, salah seorang tokoh masyarakat Desa Panggautan Kecamatan Natal, yang mengkritisi Pemerintah soal pelaksanaan Bintek ini, karena menghambur-hamburkan Dana Desa dan tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, alias mubazir.
Selanjutnya, tokoh masyarakat yang murah senyum ini mengatakan ke Portibi DNP bahwa, Bintek Kepala Desa ini kegunaannya adalah untuk meningkatkan kemampuan kinerja dari Para Kepala Desa sebagai pengabdiannya bagi masyarakat, sehingga dapat memajukan Desa sesuai harapan masyarakat berdasarkan Undang-undang yang ada.
Hal ini, kata Amran Natali, berdasarkan Undang-undang No.6 Thn 2014, tentang Desa, Kepala Desa dan Perangkatnya mempunyai tugas berat dalam menjalankan roda Pemerintahan di tingkat Desa, saat ini Desa dituntut untuk mampu mengelola anggaran Pemerintah yang nilainya cukup besar, itulah dia Dana Desa.
Terkait hal itu, Portibi DNP banyak menerima informasi dari para tokoh masyarakat dan ada juga dari Kepala Desa namun mereka meminta namanya jangan di tulis di berita ini, semua mengatakan, dalam pendistribusian Dana Desa ini, maunya Bupati Mandailing Natal, H.M. JAKFAR SUKHAIRI, memerintahkan ke Instansi terkait di bawahnya, agar tidak melakukan pesanan-pesanan pengadaan barang seperti yang terjadi saat ini, membuat para Kepala Desa sebagai pemegang anggaran menjadi bingung, mana yang ke mana.**
