Foto : Ketua DPD ALAMP AKSI Binjai-Langkat, Andika Perdana SHi
LANGKAT (Portibi DNP) : Ketua Dewan Pengurus Daerah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (DPD ALAMP AKSI) Binjai-Langkat, Andika Perdana SHi, meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan penyelidikan dan pengusutan atas pekerjaan di Puskesmas Desa Teluk dan Puskesmas Kuala, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
Pasalnya, DPD ALAMP AKSI Binjai-Langkat menduga telah terjadi tindak pidana dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang pada pekerjaan tersebut.
“Kita minta APH untuk segera melakukan penyelidikan dan pengusutan atas dua pekerjaan di atas,” kata Andika kepada wartawan lewat pesan WhatsApp, Rabu (07/02/2024).
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil investigasi dan pengumpulan data yang dlakukan oleh DPD ALAMP AKSI Binjai Langkat, pekerjaan di atas dikerjakan pada Tahun Anggaran 2022.
Adapun nama pekerjaan tersebut yang tercatat di Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat adalah, belanja modal bangunan gedung kantor renovasi/penambahan ruang Puskesmas Desa Teluk (Dak Fisik) yang dikerjakan oleh CV UA, dengan Kontrak : 18-109/PPK-TDR/DAK/2022 tertanggal 20 Juli 2022 sebesar Rp.1.205.453.700, dengan konsultan dari pekerjaan tersebut bernama PT AU.
Lalu, pembangunan Pukesmas dhi belanja modal bangunan gedung kantor renovasi/penambahan ruang Puskesmas Kuala (Dak Fisik) yang dikerjakan oleh CV UA dengan Kontrak : 18-107/PPK-TDR/DAK/2022 tertanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp.1,202.445.800.
“Berdasarkan pengumpulan data, DPD ALAMP AKSI menemukan adanya pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan pada pekerjaan tersebut,” ungkapnya.
Selain itu, sambungnya, dua pekerjaan di atas dikerjakan oleh kontraktor yang sama dan dalam waktu yang bersamaan dikerjakan.
“Bagaimana bisa dengan waktu yang bersamaan CV UA bisa melaksanakan dua pekerjaan di atas,” tanyanya.
Menurutnya, jika dalam waktu dekat ini pihak APH tidak juga melakukan penyelidikan dan pengusutan, maka DPD ALAMP AKSI akan melakukan aksi unjukrasa. (BP)
