Ahmad Afandi : Evaluasi Total Birokrasi di Pemko Medan

 

MEDAN (Portibi DNP) : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Fraksi Partai Demokrat Ahmad Afandi Harahap, mendesak Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jajaran birokrasi Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

Penegasan ini disampaikanya
menyusul penetapan dua kepala dinas (Kadis) Pemko Medan
sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Medan Fashion Festival 2024 oleh Kejaksaan Negeri Medan (Kejari)., Kamis (13/11/2025).

Kedua pejabat tersebut masing-masing Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan berinisial BIN, serta Kepala Dinas Perhubungan berinisial ESN. Keduanya diduga terlibat dalam penyalahgunaan anggaran penyelenggaraan kegiatan promosi ekonomi kreatif tersebut.

Menurut Afandi, kasus ini menambah panjang daftar persoalan korupsi di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, yang seharusnya tengah berbenah menuju pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Ini momentum bagi Wali Kota untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari Kepling, Lurah, Camat, hingga Kepala Dinas dan jajarannya,” tegas Afandi, Kamis (13/11/2025).

Ia menilai, persoalan korupsi bukan hanya menyangkut individu, tetapi juga sistem dan budaya birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada integritas.

Oleh sebab itu, Bendahara Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan ini mendorong dilakukan reposisi besar-besaran di tubuh Pemko Medan, dengan menempatkan pejabat berdasarkan kinerja dan rekam jejak, bukan atas dasar kedekatan politik atau loyalitas personal.

“Kita butuh aparatur yang bukan hanya mampu bekerja, tapi juga mampu dipercaya. Bersih itu tidak harus menunggu tertangkap, tapi dimulai dari kesadaran untuk berubah,” ujarnya.

Afandi menegaskan langkah pembenahan ini penting untuk membangun pemerintahan kota yang benar-benar menerapkan prinsip Good Government, yakni pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Publik sudah lelah melihat praktik korupsi yang seolah menjadi tradisi. Saatnya membalik halaman lama dan menulis babak baru pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab,” tutupnya.P06

Berita Terkait

Celoteh Si Bolo

Judulnya ‘Tanah Untuk Rakyat’ harus menjadi atensi bapak presiden karena banyak rakyat yang belum dapat legalitas atas tanah mereka
Bolo: Setuju…

Lapor Pak  Kapoldasu, tambang ilegal disepanjang Sungai Batang Natal masih beroperasi..
Bolo: Sikat aja pak, Tentu kita dukung

Masih marak judi, aparat penegak hukum harus beraksi
Bolo: Jangan Pandang bulu pak, hajar.

 

Terkini

  • Paling Banyak Komentar