BINJAI (Portibi DNP) : Berdasarkan data yang dihimpun dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) atas laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Binjai Tahun 2024, BPK menemukan adanya dugaan pemanfaatan aset tanah Pemko Binjai di Jalan Djamin Ginting seluas 2.806 m2
yang diatasnya dibangun 15 unit ruko tidak sesuai ketentuan dan berpotensi merugikan Pemko Binjai
Temuan itu tertulis pada LHP BPK atas laporan keuangan Pemko Binjai Tahun 2024 bernomor : 53.B/LHP/XVIII.MDN/05/2025 tertanggal 23 Mei 2025.
BPK menjelaskan, berdasarkan data KIB A pada BPKPD terdapat tanah di Jalan Djamin Ginting Binjai seluas 2.806 m2 dengan harga perolehan sebesar Rp272.394.704,00.
Pemeriksaan lebih lanjut, atas tanah tersebut dilaksanakan pembangunan ruko oleh CV MAJ berdasarkan Surat Perjanjian (MoU) dari Wali Kota Binjai Nomor
511.3-2271 tanggal 6 Mei 2002, serta pelepasan dan pengalihan bangunan ruko
berdasarkan surat perjanjian kepada PT JA sebanyak 15 unit sesuai Akte Notaris
HJK, S.H. Nomor 49 tanggal 19 Februari 2003.
Dalam surat perjanjian dari Wali Kota diatur :
a) Jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah
Guna (BSG) selama 20 tahun sejak perjanjian ditandatangani, yaitu tanggal
5 Juli 2004.
b) Apabila jangka waktu 20 tahun telah berakhir, maka pihak mitra BGS atau
BSG yang masih tetap sebagai penghuni yang sah dapat melanjutkan
penghunian dengan wajib mengikat surat perjanjian penghunian yang baru
dengan Pemko Binjai, dan membayar sewa tapak bangunan kepada Pemko
Binjai yang besarannya ditetapkan oleh Pemko Binjai sesuai Perda yang
berlaku.
Dokumen atas perjanjian PT JA ke 15 penyewa tidak diadministrasikan dengan
baik dan dokumen yang dikumpulkan oleh Bidang Aset BPKPD untuk enam
penyewa hanya berupa dokumen :
a) Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) oleh PT JA dengan penyewa.
b) Surat perjanjian penghuniaan bangunan ruko.
c) Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan.
d) Akta Perjanjian Jual Beli atas bangunan ruko dari penyewa lama ke
penyewa baru.
e) Fotokopi Surat Legalisasi atas bangunan ruko.
Menurut BPK, hasil pemeriksaan secara uji petik pada sembilan penyewa diketahui :
a) Pihak penyewa yang saat ini membuka usaha di sembilan unit ruko tersebut
bukan merupakan pihak yang ada dalam surat perjanjian.
Pemko Binjai tidak memiliki dokumen perizinan pemakaian ruko tersebut.
b) Pihak penyewa membayar biaya sewa kepada pihak lain, dhi. bukan Pemko Binjai dengan rentang harga Rp15.000.000,00-Rp27.000.000,00/tahun.
Pemko Binjai belum mengatur perjanjian penghunian yang baru dengan pihak penyewa dan tidak menerbitkan SKRD atas pemanfaatan 15 unit ruko tersebut.
Lebih lanjut, 15 unit ruko tersebut juga belum dilakukan pencatatan pada KIBC.
Masih menurut BPK, permasalahan di atas mengakibatkan, potensi resiko kehilangan atau sengketa atas ruko sebanyak 15 unit di Jalan Djamin Ginting dan kehilangan potensi pendapatan daerah.
Atas permasalahan tersebut, Kepala BPKPD selaku pejabat penatausahaan barang menyatakan sependapat dengan temuan BPK.
BPK lalu merekomendasikan kepada Walikota Binjai agar memerintahkan Kepala BPKPD selaku pejabat penatausahaan barang melakukan pembaruan perjanjian dengan penyewa atas 15 ruko di Jalan Djamin Ginting Binjai.(Tim)
