Keterangan : Terlihat gambar Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu RS memegang microvon, berkaca mata memakai pakaian seragam warna biru sebagai tim sukses yang mendukung salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu 2024 – 2029, pada saat Kampanye
Labuhanbatu (Portibi DNP): Oknum Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara inisial RS, 57, diduga telah melakukan pelanggaran kode Etik ataupun Etika tentang Pemilu pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Labuhanbatu tahun 2024 – 2029 Hal itu tertuang didalam Undang Undang pemilu nomor 7 tahun 2017.
Pasalnya, RS, yang masih aktif sebagai Ketua Dewan Pendidikan didaerah Kabupaten Labuhanbatu serta mendapat sumber gaji atau Hibah dari anggaran Negara APBD / APBN tersebut, secara terang terangan turut serta mendukung salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu periode 2024 – 2029. Bahkan, RS ini juga duduk sebagai tim sukses salah satu pasang calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu.
Oknum RS sebagai Ketua Dewan Pendidikan Labuhanbatu itu, kerap kali terlihat di Live postingan Facebook sebagai sarana Media Sosial pada Pemilu Pilkada Kabupaten Labuhanbatu dimana oknum RS tersebut dimasa masa kampnye, kerap terlihat terang terangan secara jelas dan berpidato dengan mendukung salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada tahun 2024 – 2029.
Terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Wahyudi melalui Bidang Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dr Armand Harahap saat dikonfirmasi, melalui sms via nomor Handphone selularnya, belum menjawab, Selasa (29/10/2024).
Sementara itu, staf Gakkumdu saat bertemu wartawan dikantor Gakkumdu jalan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Labuhanbatu, mengatakan, terkait adanya oknun Dewan Pendidikan yang berpolitik praktis, “dalam hal ini belum ada regulasi sama kami yang mengatur boleh atau tidak Dewan Pendidikan berpihak salah satu Paslon Pilkada, karena Dewan Pendidikan itu di bawah naungan Pemkab”, ucapnya, jadi coba tanyakan sama Asisten 1, mengenai AD/ART, katanya, Selasa (29/10/2024).
Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Asisten I Tata Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Drs H Sarimpunan Ritonga. mengatakan,” saya tidak tahu tentang boleh tidaknya Dewan Pendidikan mendukung salah satu Paslon diPilkada.Nanti, saya lihat dulu AD / ART tentang Dewan Pendidikan tersebut. Memang kita akui Dewan Pendidikan itu adalah Produknya Pemerintah, Namun, kita pelajari dulu ya, nanti saya bilang tidak boleh atau boleh, basalemak kita. Dan, Ketua Dewan itu tidak ada gaji. Yang ada honor ataupun Dana Hibah dari APBD, terkait Hibah bukan Ketua Dewan Pendidikan saja, masih banyak juga yang mendapat dana Hibah APBD, apakah mereka juga boleh atau tidak turut sebagai tim sukses dan mendukung salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu, kita mempelajari dulu AD dan ART Dewan Pendidikan itu ya, baru saya jawab “, katanya.
Namun, terkiat adanya larangan atau tidak ada larangan tentang Netralitas Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu menjadi tim sukses dan berkampanye mendukung salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu, salah seorang Pemerhati Politik di Kabupaten Labuhanbatu, berinisial H, 55 Tahun, ketika ditanya awak media berpendapat, ” Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu seharusnya Netral, dalam konteks Pilkada 2024, karena Dewan pendidikan itu termasuk sayap Pemerintahan, dalam Pendidikan, mereka mendapat honor hibah serta fasilitas kenderaan dinas dari Pemkab Labuhanbatu.
“Ini tentunya jelas pelanggaran, dukung mendukung, yang menguntung salah satu Paslon dan merugikan Paslon lainnya di Pilkada. Ini yang sangat sangat perlu dibuka secara transparan, agar Demokrasi itu berjalan dengan baik dimata masyatakat khususnya Kabupaten Labuhanbatu, tidak saling hujat menghujat dan ejek mengejek pada Paslon lainnya. Hendaknya kita semua bisa dewasa lah “, pungkas H.
Berita : Mora Tanjung.
























