MEDAN(Portibi DNP) : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu mengatur norma hukum yang lebih jelas dan tegas terhadap peserta pemilu maupun tim sukses yang melakukan pelanggaran. Hal ini terutama menyangkut praktik politik uang dan penyebaran hasutan bernuansa Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).
Bobby menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU Pemilu Komisi II DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (20/11/2026).
Dalam forum penyerapan aspirasi yang turut dihadiri sejumlah kepala daerah dan pimpinan perguruan tinggi di Sumut tersebut, Bobby memaparkan sejumlah tantangan krusial dalam penyelenggaraan pemilu di daerah. Persoalan itu mulai dari akurasi data kependudukan hingga masih tingginya kerawanan praktik politik uang.
Menurutnya, ketegasan aturan hukum sangat dibutuhkan untuk memutus mata rantai gesekan di tengah masyarakat, khususnya pada momentum pemilu.
“Masyarakat kita ini sebenarnya hari-hari biasa tidak terjadi gesekan. Baru agak ribut kalau sudah mau pemilu, dan yang memicu keributan itu tentu peserta pemilu yang ada. Karena itu, harus ada aturan hukum yang jelas dan tegas apabila isu suku atau SARA mulai dibawa-bawa untuk menghasut pemilih,” ujar Bobby di hadapan pimpinan dan anggota Panja Komisi II DPR RI.
Selain politik identitas, Bobby juga menyoroti masih maraknya praktik politik uang. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan sejumlah survei, masyarakat Sumut tergolong paling terbuka mengakui kesediaannya menerima imbalan uang saat momentum pemilu.
Meski demikian, Bobby menilai pemberian sanksi pidana kepada masyarakat pemilih akan sulit diterapkan di lapangan. Karena itu, penegakan hukum yang tegas semestinya diarahkan kepada aktor intelektual, peserta pemilu, serta tim sukses yang menggerakkan transaksi politik uang tersebut.
“Kalau kita memberikan hukuman kepada masyarakat, rasanya itu hal yang sangat sulit. Jadi pengaturan norma hukumnya harus benar-benar tegas menyasar peserta pemilu, calon kepala daerah, dan tim-tim suksesnya,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI sekaligus pimpinan rombongan Panja RUU Pemilu, Dedi Yusuf, mengakui Sumut memiliki tantangan tersendiri yang membutuhkan perhatian khusus dalam perumusan regulasi pemilu mendatang.
Ia merujuk pada tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada di Sumut yang berada di kisaran 55%, serta tingginya laporan dugaan pelanggaran pemilu.
“Pak Bobby tadi sudah menjelaskan pergeseran nilai pragmatisme di sini sehingga pelanggaran cukup banyak. Catatan dari DKPP juga menunjukkan pengaduan pelanggaran di Sumut cukup tinggi, sehingga memang perlu pendekatan dan pengaturan khusus dalam RUU Pemilu yang sedang kita kebut agar rampung sebelum Februari 2027,” kata Dedi.
Dalam kesempatan yang sama, sejumlah akademisi turut menyampaikan rekomendasi strategis untuk penyempurnaan RUU Pemilu.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU) Hatta Ridho mengusulkan sejumlah hal, antara lain kodifikasi hukum pemilu dan pemisahan jadwal pemilu nasional dan lokal sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia juga merekomendasikan penerapan sistem proporsional campuran (mixed member proportional), kewajiban afirmasi 30% keterwakilan perempuan, moratorium penyaluran bantuan sosial (bansos) dan mutasi birokrasi enam bulan sebelum pencoblosan, serta pelibatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pengawasan dana kampanye.
Sementara itu, Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Nurhayati menekankan lima norma fundamental yang perlu dimuat dalam RUU Pemilu.
Kelima norma tersebut meliputi jaminan kesetaraan hak politik bagi kelompok rentan dan perempuan, transparansi pendanaan, perlindungan kebebasan sipil, penguatan pendidikan pemilih, serta regulasi khusus mengenai etika penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Menurutnya, pengaturan tersebut penting untuk menangkal manipulasi informasi dan penyebaran konten palsu berbasis teknologi, termasuk deepfake, yang berpotensi mengganggu kualitas demokrasi.**
























