JAKARTA(Portibi DNP) : Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menghadirkan sekitar 200 saksi di persidangan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim.
Kehadiran saksi tersebut berkaitan dalam sidang pembuktian perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Silmy Karim.
Jaksa menyebut keterangan ratusan saksi akan menjadi bagian penting untuk membuktikan dakwaan terhadap Silmy dan sejumlah terdakwa lainnya.
Selain kesaksian, JPU juga menyiapkan bukti surat, dokumen, hingga barang bukti elektronik.
“Penuntut umum akan menghadirkan saksi lebih kurang sebanyak 200 orang saksi dan keterangan saksi,” ucap jaksa saat membacakan opening statement di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa, 17 November 2026.
“Ini akan didukung oleh alat bukti berupa surat dan atau dokumen dan barang bukti elektronik berupa chatting WhatsApp antara para terdakwa dan saksi yang ada kaitan dengan perbuatan dari para terdakwa,” imbuh jaksa dalam persidangan.
Selain itu, jaksa juga menegaskan bahwa pemeriksaan saksi akan diarahkan untuk mengungkap peran masing-masing terdakwa dalam perkara tersebut.
“Selanjutnya membuktikan peranan masing-masing terdakwa sehingga membuktikan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap masing-masing terdakwa,” sambung jaksa.
Pihak Silmy Karim Bakal Bawa Saksi Ahli
Sementara itu, pihak Silmy menyatakan akan membantah dakwaan melalui pembuktian di persidangan.
Kuasa hukumnya, Dodi S Abdulkadir, menyebut tim pembela akan menghadirkan sedikitnya 15 saksi meringankan dan 10 ahli.
“Sekurang-kurangnya saksi meringankan 15 orang dan ahli 10 orang,” ungap Dodi.
Dakwaan Silmy Karim
Dalam perkara ini, Silmy didakwa melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal warga negara asing (WNA) dengan nilai total sekitar Rp168,9 miliar.
Dari jumlah tersebut, Silmy disebut menerima bagian sebesar Rp1,2 miliar.
Jaksa menduga praktik tersebut dilakukan dengan cara mempersulit, memperlambat, atau tidak menerbitkan dokumen keimigrasian apabila pemohon tidak memberikan sejumlah uang.
Selain pemerasan, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi senilai sekitar Rp33,94 miliar.
Nilai tersebut terdiri atas uang tunai Rp2,5 miliar dan saham pada sejumlah perusahaan sekuritas atas namanya sebesar Rp31,3 miliar.
























