MEDAN (Portibi DNP) : PW Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara melalui Ketua Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik, Seftian Eko Pranata, mendesak pemerintah bersama aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas penyebab kelangkaan semen yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Utara.
Menurut Seftian, kelangkaan semen yang diikuti dengan kenaikan harga telah memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, pelaku usaha, hingga sektor konstruksi. Kondisi tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menghambat pembangunan dan mengganggu aktivitas ekonomi daerah.
“Kondisi ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Banyak warga yang kesulitan memperoleh semen, sementara harga terus mengalami kenaikan. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian dan memastikan distribusi kembali normal,” ujar Seftian, Selasa (28/7/2026).
Ia menilai persoalan ini perlu diungkap secara transparan mengingat Indonesia secara nasional masih memiliki kapasitas produksi semen yang besar. Oleh karena itu, menurutnya, perlu dipastikan apakah kelangkaan tersebut disebabkan oleh kendala produksi, hambatan distribusi, atau faktor lain yang memerlukan penanganan lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Seftian mengapresiasi langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mulai melakukan pendalaman terhadap kelangkaan dan kenaikan harga semen di Sumatera Utara. Ia berharap proses tersebut berjalan secara independen, profesional, dan menghasilkan kepastian hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran.
“Kami mendukung setiap langkah penegakan hukum yang dilakukan secara objektif. Jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan persaingan usaha atau praktik lain yang merugikan masyarakat, maka harus ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Selain itu, PW Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera berkoordinasi dengan seluruh produsen, distributor, dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan pasokan semen kembali stabil serta harga dapat terkendali.
Menurut Seftian, pemerintah juga perlu membuka informasi mengenai kondisi stok dan distribusi kepada publik agar masyarakat memperoleh kepastian serta tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.
“Kebutuhan masyarakat terhadap bahan bangunan merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pemerintah harus bergerak cepat agar kelangkaan ini tidak semakin meluas dan merugikan masyarakat,” katanya.
PW Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara menegaskan akan terus mengawal perkembangan penanganan persoalan tersebut dan mendorong lahirnya tata kelola distribusi yang transparan, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.SF
