MEDAN (Portibi DNP) : Sekretaris Pengurus Wilayah Himpunan Mahasiswa Alwashliyah Sumatera Utara PW HIMMAH Sumut, Aldi Satrio, menyoroti Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Langkat beberapa waktu lalu.
Menurut Aldi, OTT tersebut diduga hanyalah puncak gunung es dari praktik korupsi yang sudah mengakar di Kabupaten Langkat. Ia mendesak KPK untuk tidak berhenti hanya pada satu nama.
“Kami mengapresiasi langkah KPK menangkap Bupati Langkat. Tapi jangan berhenti di situ. Rakyat Langkat diduga sudah lama tahu, ini bukan kerja satu orang,” kata Aldi Satrio, melalui rilis yang diterima wartawan lewat pesan WhatsApp, Senin (06/07/2026).
Aldi menegaskan bahwa, informasi yang beredar di tengah masyarakat menyebut adanya dugaan keterlibatan sejumlah Kepala Dinas di lingkungan Pemkab Langkat yang juga diduga menerima “fee proyek”.
“Jangan hanya mencari kambing hitamnya, kalau mau bersih-bersih serigalanya angkat juga,” tegas Aldi dengan nada geram.
Ia pun menyampaikan 2 desakan utama dari PW HIMMAH Sumut.
Pertama, mendesak KPK untuk segera mengembangkan kasus dan memeriksa seluruh Kepala Dinas se-Kabupaten Langkat serta pihak-pihak yang terindikasi kuat menerima aliran dana proyek.
Kedua, meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk membentuk tim khusus guna mengaudit dan memeriksa seluruh elemen OPD dan Forkopimda Kabupaten Langkat.
“Mahasiswa tidak akan diam. Ini soal marwah daerah dan uang rakyat. Kalau hanya Bupati yang jadi tumbal, maka sistem korupnya akan tetap jalan. Kami siap turun ke jalan jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti,” pungkasnya.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Langkat sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan Dinas PERKIM dan dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Penangkapan itu memicu berbagai pertanyaan dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat di Langkat. “kok bupatinya aja ?”.(red/tim)
