Nias Selatan(Portibi DNP) Lapor Pak Presiden Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Utara, Bupati Nias Selatan, Proyek pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan (nakes) di Kecamatan Simuk, Kabupaten Nias Selatan, Propisi Sumatera Utara yang dikabarkan menelan anggaran hingga miliaran rupiah, menjadi sorotan publik. Pasalnya, bangunan yang diharapkan dapat menunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan terluar tersebut diduga belum selesai dikerjakan dan kini terkesan mangkrak.
Kondisi proyek yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal itu memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat. Di tengah kebutuhan akan fasilitas penunjang bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil, keberadaan bangunan yang belum rampung justru menimbulkan tanda tanya terkait efektivitas pelaksanaan proyek dan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
Masyarakat berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi tersebut. Mereka meminta perhatian serius dari Presiden Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Utara, serta Bupati Nias Selatan untuk segera melakukan evaluasi dan penelusuran terhadap proyek yang dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kalau benar anggarannya sudah miliaran rupiah, mengapa sampai sekarang bangunan itu belum bisa dimanfaatkan? Kami berharap ada penjelasan yang transparan kepada masyarakat,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya, saat dimintai tanggapannya, Jum’at 19/6/2026
Selain mempertanyakan progres pekerjaan, masyarakat juga mendesak aparat pengawas internal pemerintah maupun aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Langkah ini dinilai penting guna memastikan seluruh proses pembangunan telah berjalan sesuai dengan perencanaan, spesifikasi teknis, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai daerah yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam sektor kesehatan, Kecamatan Simuk sangat membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai untuk menarik dan mempertahankan tenaga kesehatan agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Oleh karena itu, proyek rumah dinas nakes seharusnya menjadi prioritas yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai mutu yang telah ditetapkan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab belum rampungnya pembangunan tersebut.
Masyarakat menantikan penjelasan terbuka dari pihak berwenang terkait status proyek, realisasi anggaran, serta langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan pembangunan tersebut.
Publik berharap pemerintah daerah dan pemerintah provinsi segera turun tangan agar proyek yang telah menyedot anggaran negara dalam jumlah besar itu tidak berakhir menjadi bangunan terbengkalai yang hanya menyisakan pertanyaan di tengah masyarakat. (SW)
