Mandailing Natal(Portibi DNP): Sekretaris SATMA AMPI Mandailing Natal, Mulya Harisandi Nasution, menyampaikan keprihatinan serius sekaligus kecaman keras terhadap maraknya aktivitas tambang emas ilegal (PETI) yang kian tidak terkendali di wilayah Mandailing Natal.
Menurutnya, praktik PETI dengan menggunakan alat berat telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah, mulai dari hancurnya ekosistem sungai hingga degradasi kawasan hutan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Lebih dari itu, Mulya menegaskan adanya dugaan kuat keterlibatan oknum aparat dalam membekingi aktivitas ilegal tersebut, sehingga praktik ini terus berlangsung tanpa penindakan yang tegas.
“Jika benar ada oknum aparat yang terlibat, ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan negara. Tidak boleh ada ruang bagi mafia tambang untuk beroperasi di bawah perlindungan kekuasaan,” tegas Mulya Harisandi Nasution.
Ia juga menyoroti lemahnya penegakan hukum selama ini, di mana oknum yang diduga terlibat hanya dipindahkan tanpa proses hukum yang transparan.
“Mutasi bukan solusi. Yang dibutuhkan adalah penindakan hukum yang tegas, terbuka, dan tanpa pandang bulu. Negara tidak boleh kalah oleh mafia PETI,” lanjutnya.
SATMA AMPI MADINA MENYATAKAN SIKAP:
1.Mendesak Mabes Polri untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan oknum kepolisian dalam praktik PETI di Mandailing Natal.
2.Meminta Pangdam I/Bukit Barisan dan Denpom melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan keterlibatan oknum TNI.
3.Menuntut penutupan total seluruh aktivitas tambang ilegal yang menggunakan alat berat di wilayah Mandailing Natal.
4.Mendesak aparat penegak hukum untuk memproses para pemodal (bohir) dan mafia tambang secara tegas tanpa tebang pilih.
5.Meminta perlindungan terhadap masyarakat dan jurnalis yang berani mengungkap praktik ilegal ini.
PENEGASAN
“Kami ingatkan, apabila tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, maka SATMA AMPI Mandailing Natal akan mengambil langkah lebih lanjut dengan membawa persoalan ini ke tingkat nasional dan melakukan aksi terbuka.”
“Ini bukan hanya soal hukum, ini soal keberpihakan negara. Jika aparat tidak bertindak, maka rakyat yang akan bergerak,” imbuhnya.MH
