Pelalawan(Portibi DNP) : Sejumlah warga Desa Mekar Jaya, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, mengeluhkan ketepatan data penerima bantuan sosial dari pemerintah.
Keluhan warga muncul karena terdapat penerima bantuan yang dinilai memiliki kondisi ekonomi relatif mapan dan mempunyai sejumlah aset. Sementara itu, warga yang mengaku kondisi ekonominya lebih membutuhkan, bahkan masih tinggal di rumah kontrakan dan tidak memiliki aset, justru disebut tidak mendapatkan bantuan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai proses pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan di Desa Mekar Jaya.
Warga mempertanyakan apakah proses pendataan telah dilakukan secara langsung melalui survei lapangan, serta apakah kondisi ekonomi calon penerima telah diverifikasi dan diperbarui sesuai keadaan sebenarnya.
“Yang menjadi pertanyaan kami, warga yang kehidupannya sudah mapan dan memiliki aset justru menerima bantuan. Sementara warga yang masih mengontrak dan tidak mempunyai aset malah tidak menerima. Kami berharap data penerima bantuan benar-benar diperiksa di lapangan,” ungkap salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Menurut warga, pendataan penerima bantuan seharusnya dilakukan secara objektif dengan melihat kondisi riil masyarakat, bukan hanya berdasarkan data administrasi yang mungkin sudah tidak sesuai dengan keadaan terkini.
Warga juga meminta Pemerintah Desa Mekar Jaya bersama pihak terkait melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap data penerima bantuan. Jika ditemukan data yang tidak sesuai, diharapkan dilakukan perbaikan agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
Selain itu, masyarakat berharap proses pendataan dilakukan secara transparan dan melibatkan perangkat desa serta unsur masyarakat setempat sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
Hingga berita ini diterbitkan, perlu dimintakan penjelasan dari Pemerintah Desa Mekar Jaya mengenai mekanisme pendataan, verifikasi, serta kriteria yang digunakan dalam menetapkan penerima bantuan pemerintah.
Masyarakat pada prinsipnya tidak mempersoalkan adanya bantuan kepada warga yang memang memenuhi persyaratan. Namun, mereka berharap penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan data yang akurat, kondisi ekonomi yang sebenarnya, dan hasil verifikasi lapangan.TS
