MEDAN (Portibi DNP) : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan dari Fraksi Partai Golkar M.Rizki Nugraha SE mengapresiasi kinerja Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution.
“Dari segi sosial, infrastruktur maupun penanganan sampah sudah sangat baik, namun begitu kita sebagai masyarakat harus mampu menjaga apa yang telah diperbuat Pemerintah Kota (Pemko) Medan,”ujar Rizki saat Pelaksanaan Reses Masa Sidang I Tahun Sidang ke-IV Tahun Anggaran 2023 di Jalan Saudara Gang Taput Kelurahan Sudirejo II Kecamatan Medan Kota Sabtu (11/2/2023).
Hadir dalam reses tersebut antara Kasi Trantip Kecamatan Medan Kota Syafrizal, Lurah Sudirejo II Kecamatan Medan Kota Irawadi, Perwakilan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Samuel dan Putra.
Mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ferry Oliver, tokoh masyarakat, tokoh agama serta ratusan warga daerah pemilihan (Dapil) IV meliputi Kecamatan Medan Denai, Medan Area, Medan Kota dan Medan Amplas.
“Sampai hari ini Pemko Medan sangat giat membangun infrastruktur, jadi atas nama Pemko Medan saya minta maaf kepada masyarakat jika terjadi kemacetan disani-sini karena itu merupakan resiko pembangunan,” ujar anggota dewan dari daerah pemilihan (Dapil) IV meliputi Kecamatan Medan Denai, Medan Area, Medan Kota dan Medan Amplas
tersebut.
Dalam kesempatan ini anggota dewan yang duduk di Komisi III ini mengajak konstituennya untuk saling bertukar informasi, menanyakan segala persoalan ada di masyarakat.
Sebagai contoh persoalan Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKBM), bapak, ibu silakan tanyakan kepada pihak BPJS Kesehatan, karena sampai hari masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tata cara penggunaan program berobat gratis tersebut.
Sebab lanjut Bendahara Fraksi Partai Golkar DPRD Medan ini, reses merupakan salahsatu agenda dewan untuk ketemu konstituen di daerah pemilihan (Dapil) masing dalam momentum penyampaian aspirasi yang kemudian dibawa ke lembaga dewan untuk diparipurnakan.
Mewakili BPJS Kesehatan Ferry Oliver mengatakan banyak masyarakat yang awalnya membayar BPJS Kesehatannya karena masuk program mandiri, namun dia tidak tahu kalau dia sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga BPJSnya beralih ke Program Bantuan Iuran (PBI), dengan demikian tagihan mandirinya otomatis berhenti.
Pernyataan itu diungkap Ferry sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat terkait BPJS Kesehatan maupun program UHC JKMB.
Terkait program UHC JKMB kata Ferry, yang pertama diperuntukan khusus kepada masyarakat kota Medan yang belum memiliki BPJS, dan kedua
ada BPJSnya tapi sudah tidak mampu lagi membayarnya
“Target program ini adalah untuk orang tidak mampu, jadi kalau bapak ibu sudah tidak lagi mampu membayar BPJS Mandirinya bisa masuk program UHC JKBM,”katanya.
Dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun Kartu Keluarga (KK) bapak ibu bisa berobat ke rumah sakit maupun Puskesmas, namun tetap pakai alur.Tidak bisa langsung ke rumah sakit jika tidak dalam kondisi emengency atau darurat.
“Artinya bapak ibu harus ke puskesmas terlebih dahulu, jika hasil pemeriksaan bapak ibu harus dibawa ke rumah sakit, nanti pihak puskesmas akan merujuknya ke rumah sakit proveder BPJS Kesehatan, dengan catatan bapak itu harus mendandatangi surat pernyataan bermaterai Rp 10 ribu,” sebut Ferry.
Sebelumnya sejumlah warga yang hadir dalam reses Rizki Nugraha tersebut menyampaikan keluhannya, Seperti Anjeli misalnya, warga Kelurahan Sudi Rejo I Kecamatan Medan Kota ini mengungkapkan kalau kerabat dekatnya merupakan peserta BPJS Kesehatan Mandiri kelas III.
Iuran BPJS Kesehatan selalu dibayarkan, tetapi pada waktu digunakan ke rumah sakit malah pihak rumah sakit menyebut kalau kerabatnya peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran. “Kata orang rumah sakit gratis, tapi setahu kami bayar. Kemana uangnya selama ini,” ucapnya.
Suwarni, warga Jalan Kemiri II Kelurahan Sudi Rejo II mempertanyakan keabsahan kartu BPJS Kesehatan miliknya. Sebab ketika berobat ke klinik mata menggunakan kartu tersebut tidak dikasih kacamata. “Mohon penjelasan dari bapak BPJS Kesehatan,” katanya.
Berbeda dengan kedua warga sebelumnya, Penti yang tinggal di Lingkungan 9 Kelurahan Sudi Rejo II mengaku sudah didata sebagai penerima bantuan, tapi sampai sekarang bantuan tersebut belum ia terima. P06
