Foto : Dinkes Binjai / int
BINJAI (Portibi DNP) : Pada tahun 2023, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) melakukan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di Pemerintah Kota Binjai.
Hasilnya, BPK menemukan adanya beberapa permasalahan. Diantaranya, dugaan 25 unit kendaraan roda dua di Dinas Kesehatan Binjai tidak diketahui keberadaannya.
Permasalahan tersebut tertulis pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK bernomor : 64.B/LHP/XVIII.MDN/05/2024, tertanggal 27 Mei 2024.
Mengutip LHP BPK tersebut, diketahui bahwa hasil pemeriksaan fisik kendaraan diketahui bahwa terdapat
25 kendaraan roda dua pada Dinas Kesehatan dengan nilai aset sebesar
Rp116.710.000 tidak diketahui keberadaannya.
Kendaraan bermotor yang tidak diketahui keberadaannya tersebut merupakan kendaraan yang tahun perolehannya antara tahun 1989 sampai dengan 2011.
Menurut keterangan pengurus barang,
kendaraan tersebut telah lama tidak diketahui keberadaannya.
Menurut BPK, permasalahan tersebut disebabkan, Sekretaris Daerah selaku pengelola barang belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.
Kepala BPKPAD selaku pejabat penatausahaan barang belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan BMD. Kepala BPKPAD belum optimal mengamankan aset kendaraan.
Atas permasalahan tersebut, Kepala BPKPAD menyatakan sependapat dengan temuan BPK, dan akan berkoordinasi dengan SKPD terkait dan pengurus barang untuk melakukan tindaklanjut.
Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Binjai agar, diantaranya, melakukan penelusuran terhadap aset tetap kendaraan bermotor yang sudah tidak diketahui keberadaannya. (BP)
