LANGKAT (Portibi DNP) : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) melakukan pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa di SMP Negeri 2 Binjai, Kabupaten Langkat.
Pemeriksaan itu dicatat pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepatuhan atas belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025, bernomor : 20/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.03/02/2026, tertanggal 12 Februari 2026.
Dikutip dari LHP tersebut, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat pada Tahun 2025 menganggarkan belanja barang dan jasa sebesar Rp611.823.909.414 dengan realisasi s.d. 31 Oktober 2025 sebesar Rp303.924.635.365,20 atau 49,68 dari anggaran.
Dari total anggaran tersebut, Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran belanja barang dan jasa BOSP sebesar Rp69.970.472.169.
Dana BOSP merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi yang penyalurannya dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Umum Daerah Pemerintah Provinsi (RKUD – Pemprov) yang selanjutnya disalurkan langsung ke masing-masing rekening dana BOSP milik satuan pendidikan.
BOSP terdiri dari tiga jenis, yaitu bantuan operasional sekolah (BOS) Reguler, bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP PAUD), dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOP) kesetaraan.
Selanjutnya, dana BOS berdasarkan mekanisme penyalurannya terdiri dari tiga kategori, yaitu BOS Reguler, BOS Afirmasi, dan BOS Kinerja.
Rencana pelaksanaan kegiatan belanja sekolah dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS).
Pada LRA Konsolidasi Kabupaten Langkat per 31 Oktober 2025 belum terdapat pencatatan nilai realisasi belanja barang dan jasa BOSP.
Hal tersebut disebabkan belum disampaikannya laporan realisasi pendapatan dan belanja dana BOSP oleh Dinas Pendidikan kepada BPKAD untuk diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) atau dokumen sejenisnya sebagai dasar pengakuan dan pencatatan realisasi keuangan tersebut dalam SIPD.
Tim Teknis Pengelolaan BOSP
Dinas Pendidikan menyatakan bahwa pengesahan SP2B biasanya dilaksanakan pada awal tahun setelah sekolah menyelesaikan laporan realisasi belanja dana BOSP Tahun 2025.
Berikut realisasi belanja barang dan jasa BOSP triwulan 2 (TW 2) Tahun 2025 pada SMP Negeri 2 Binjai berdasarkan data pada RKAS dan buku kas umum (BKU).
Nama sekolah : SMP Negeri 2 Binjai, Periode cut off pemeriksaan : (TW 2), BPOP-BOS Reguler Anggaran : Rp446.600.000, realisasi : Rp223.300.000, % : 50, BPOP-BOS Kinerja Anggaran : Rp-, Realisasi : Rp-, % : 0.
Menurut BPK, berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui terdapat beberapa permasalahan.
Dimana, berdasarkan analisis atas dokumen pertanggungjawaban, wawancara, dan konfirmasi kepada kepala sekolah, bendahara, dan pelaksana kegiatan, penyedia barang, serta pemeriksaan fisik pada delapan sekolah, diketahui terdapat realisasi belanja barang dan jasa BOSP yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.
Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat barang yang tidak ditemukan, tidak dapat ditelusuri keberadaannya, dan jumlahnya tidak sesuai dengan yang dilaporkan sebesar Rp3.160.000, dengan perincian sebagai berikut.
1. Nama barang : Buku implementasi penguatan pendidikan karakter, Satuan : Jilid, Harga satuan : Rp100.000, Volume pertanggungjawaban : 60, Cek fisik : 57, Kelebihan pembayaran : Rp300.000.
2. Nama barang : Buku Ilmu Pengetahuan Umum, Satuan : Jilid, Harga satuan : Rp121.000, Volume pertanggungjawaban : 150, Cek fisik : 149, Kelebihan pembayaran : Rp121.000.
3. Nama barang : (Informatika Kelas 8) Bright an english course Jld2/Kelas VIII, Satuan : Jilid, Harga satuan : Rp85.000, Volume pertanggungjawaban : 145, Cek fisik : 138, Kelebihan pembayaran : Rp595.000.
4. Nama barang : Buku teks : Bahasa Indonesia IX/9 jilid 3 SMP, Satuan : Jilid, Harga satuan : Rp107.000, Volume pertanggungjawaban : 75, Cek fisik : 71, Kelebihan pembayaran : Rp428.000.
5. Nama barang : Buku teks : Seni Rupa VIII/8 jilid 2 SMP, Satuan : Jilid, Harga satuan : Rp66.000, Volume pertanggungjawaban : 145, Cek fisik : 119, Kelebihan pembayaran : Rp1.716.000.
Selain itu, Kepala sekolah, bendahara, dan kepala tata usaha mengakui terdapat belanja barang habis pakai yang nilainya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya pada RM A, Warung Khr, Toko Olm, ET, Apotik Sjt.
Hasil perhitungan atas realisasi belanja habis pakai sesuai bukti riil belanja yang diserahkan oleh pihak sekolah menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp6.136.850,00, dengan perincian sebagai berikut.
1. Uraian : RM A, Nilai laporan : Rp3.760.000, Nilai Rill : Rp2.310.000, Kelebihan pembayaran : Rp1.450.000.
2. Uraian : Warung Khr, Nilai laporan : Rp2.470.000, Nilai Rill : Rp1.872.000, Kelebihan pembayaran : Rp598.000.
3. Uraian : ET, Nilai laporan : Rp6.562.100, Nilai Rill : Rp4.191.250, Kelebihan pembayaran : Rp2.370.850.
4. Uraian : Toko Olm, Nilai laporan : Rp3.628.000, Nilai Rill : Rp2.763.000, Kelebihan pembayaran : Rp865.000.
5. Uraian : Apotik Sjt re, Nilai laporan : Rp853.000, Nilai Rill : Rp-, Kelebihan pembayaran : Rp853.000.
Atas permasalahan tersebut, SMPN 2 Binjai sudah menindaklanjutinya dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebelum LHP terbit.(red/tim)
