Syaiful Ramadhan : 100 Hari Kinerja Rico-Zaki Minim Gebrakan  

MEDAN (Portibi DNP) : Sekretaris Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan Syaiful Ramadhan menilai, masa awal kepemimpinan Rico-Zaki minim gebrakan, lebih banyak diwarnai seremoni ketimbang aksi nyata.

Hal ini dikatakan Syaiful Ramadhan dalam menyikapi 100 hari kinerja pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas dan Zakiyuddin Harahan (Rico-Jaki).

“Belum terlihat arah kerja yang jelas, apalagi gebrakan konkret untuk menjawab persoalan mendesak di Kota Medan,” ujar Syaiful Ramadhan kepada wartawan, Senin (9/6/2025).

Salah satu kritik utama yang disampaikan Politisi yang juga Ketua Fraksi PKS adalah belum terlihatnya rencana kerja resmi yang disampaikan ke publik.

Tanpa indikator kinerja atau target yang terukur, menurutnya, masyarakat sulit menilai keberhasilan atau kegagalan kepala daerah.

Baca juga: DPRD Medan Ingatkan Pihak Sekolah Tidak Pungut Biaya Perpisahan Kepada Peserta Didik Maupun Orangtua

“Ini jadi pertanyaan mendasar: sebenarnya apa yang dikerjakan selama 100 hari ini?” tegas pria yang juga akrab disapa Bang SR tersebut.

Dominasi seremoni, minim inovasi, Pemerintahan Rico-Zaky dinilai masih terjebak dalam pola lama, penuh agenda seremoni namun miskin terobosan.

Menurut SR, tidak terlihat langkah serius dalam reformasi pelayanan publik, transformasi digital, atau peningkatan efisiensi birokrasi. Pelayanan publik masih terkesan lamban, sampah dan banjir belum tertangani.

Kritik juga diarahkan pada lambannya respons terhadap laporan masyarakat. Aduan publik kerap ditanggapi lambat, dengan prosedur berbelit-belit yang memicu kekecewaan.

Kondisi ini diperparah dengan belum adanya langkah progresif dalam menangani dua masalah klasik Kota Medan, sampah dan banjir.

“Penanganan banjir pun masih bersifat reaktif, bukan sistematis. Tidak ada rencana jangka pendek maupun panjang yang terlihat,” ucapnya.

SR juga menyoroti sejumlah posisi strategis di pemerintahan kota yang masih kosong hingga kini. Menurutnya, hal ini berdampak pada terganggunya layanan masyarakat.

Meskipun Walikota kerap menyuarakan semangat kolaborasi dan partisipasi publik, Medan untuk semua, SR menilai hal itu belum diwujudkan dalam kebijakan nyata.

Masyarakat, belum benar-benar dilibatkan dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan.

Mengakhiri catatan kritisnya, SR menekankan 100 hari pertama seharusnya menjadi fondasi awal, bukan sekadar masa adaptasi. Ia menegaskan DPRD Kota Medan akan terus menjalankan fungsi pengawasan.

“Pemerintahan Rico-Zaky harus segera keluar dari zona nyaman dan menunjukkan aksi nyata. Janji kampanye harus ditagih dan direalisasikan,” tutupnya.P06

Berita Terkait

Celoteh Si Bolo

Gubsu minta Menteri ATR BPN persoalan tanah eks HGU PTPN II diselesaikan secepatnya
Bolo: Kalau boleh tanahnya untuk rakyat yang sudah mendiaminya pak Gubsu, he he he

Lapor Pak  Kapoldasu, tambang ilegal disepanjang Sungai Batang Natal masih beroperasi..
Bolo: Sikat aja pak, Tentu kita dukung

Masih marak judi, aparat penegak hukum harus beraksi
Bolo: Jangan Pandang bulu pak, hajar.

 

 

Terkini

  • Paling Banyak Komentar