MEDAN (Portibi DNP) : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan H. Doli Indra Rangkuti SE mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan harus dapat memastikan hak masyarakat atas lingkungan aman dan nyaman.
Tentunya dengan cara menegakkan Peraturan Daerah (Perda) No 10 tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum).
Penegasan ini dikatakannya saat melaksanakan sosialisasi ke-III tahun 2026 Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No 10 Tahun 2021 tentang
tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) di Jalan G.B. Joshua Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Minggu (8/3/2026) pagi
Kegiatan serupa juga dilaksanakan
Sekretaris Fraksi Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Medan ini di Jalan Pukat Banting IV/Jalan Bulu Perindu Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung, Minggu (8/3/2026) siang
Kemudian dilanjutkan di Jalan Cemara Gang Jambu (Masjid Al Musa’adah) Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur Minggu 8/3/2026) sore
Politisi PKS yang akrab disapa Doli ini mengatakan, sampai hari ini Kota Medan masih kurang aman, begal masih terjadi dimana-mana, narkoba adalah salahsatu pemicunya.
Untuk itu Sekretaris Fraksi Partai PKS DPRD Medan ini mengingatkan kepada masyarakat agar senantiasa mengawasi putra-putri remajanya.
“Jangan biarkan anak-anak kita berada diluar hingga larut malam, kalau sudah pukul 20.00 Wib, belum juga pulang, maka kita selalu orantua harus mencarinya, karena dikhawatirkan mereka akan menjadi korban begal,” pesan Doli.
Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) III Kota Medan meliputi Kecamatan Medan Timur, Medan Tembung, Medan Perjuangan dan Medan Deli ini juga mengingatkan kepada Kepala Lingkungan (Kepling) untuk mengaktifkan kembali Poskamling, hal ini guna menjaga agar lingkungan tetap aman, tertib dan terkendali.
Dikatakan Doli didalam Perda No 10 tahun 2021 tentang Trantibum yang terdiri dari 9 BAB dan 44 Pasal
ini juga melarang pelanggaran seperti berjualan di trotoar/jalur hijau, membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas umum.
Melarang mendirikan bangunan tanpa izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan menyimpang dari izin yang diberikan.
Perda ini tambah anggota dewan yang duduk di Komisi III tersebut bertujuan menciptakan Medan yang aman dan nyaman dengan melarang PKL ilegal, serta menimbun material di bahu jalan.
Melarang penggunaan bahu jalan/trotoar untuk tempat usaha tertentu yang mengganggu kepentingan umum.
Melarangan membuat, menjual, atau membakar petasan dan kembang api tanpa izin.
Sebelumnya Lurah Pandau Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Tondi Portibi Lubis mengucapkan terimaksih kepada anggota DPRD Medan H.Doli Indra Rangkuti SE yang telah berkenan melaksanakan sosialisasi Perda No 10 tahun 2021 ini.
“Besar harapan kami apa yang bapak lakukan hari ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi warga disini,”ungkap Lurah.
Dikatakannya, Perda No 10 tahun 2021 ini penting disosialisasikan karena menyangkut ketentraman dan ketertiban umum.
“Banyak masyarakat Kota Medan saat ini takut keluar rumah karena banyaknya begal, dengan adanya
sosialisasi ini diharapkan masyarakat paham akan hak dan kewajibannya terutama dalam menjaga lingkungannya agar tetap aman bebas dari gangguan Trantibum,”tandasnya.
Pernyataan serupa juga diungkapkan tokoh masyarakat Irvan Efendi, dia pun berharap sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat.P06
