MEDAN (Portibi DNP) : Meski memiliki 2001 lingkungan, dari 21 kecamatan, dan 151 kelurahan, namun Pemerintah Kota (Pemko) Medan baru memiliki 1.000 becak sampah, jumlah ini jelas sangat kurang, sebab idealnya, satu lingkungan memiliki satu becak sampah.
Pernyataan itu ungkap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan Fraksi Partai Golkar, M. Rizki Nugraha SE saat Sosialisasi ke IX tahun 2024 Produk Hukum Daerah, Perda No.6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan Pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas-Sub Kegiatan Publikasi Dewan), di Jalan Swadaya Lingkungan 16, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Minggu (25/8/2024).
“Kita punya 2.001 lingkungan, tapi becak pengangkut sampah baru ada1.000 unit. Padahal idealnya, Kota Medan minimal memiliki 2.001 unit becak sampah, masih kurang 1.001 unit,” ucap Rizki Nugraha yang turut dihadiri Anggota DPRD Sumut terpilih, Fazri tersebut.
Dalam giat yang turut dihadiri perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, perwakilan Kecamatan Medan Amplas, dan perwakilan Kelurahan Harjosari II itu, Rizki Nugraha mengatakan, pihaknya di DPRD Kota Medan akan terus mendorong Pemko Medan untuk dapat menambah armada becak pengangkut sampah tersebut.
“Kita terus mendorong agar armada pengangkut sampah ini dapat terus ditambah guna memenuhi kebutuhan di setiap lingkungan. Minimal satu becak sampah melayani satu lingkungan,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Rizki Nugraha juga mengajak warga Kota Medan untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan. Selain itu, ia juga mengajak masyarakat untuk membentuk dan memanfaatkan Bank Sampah.
“Sebab dengan Bank Sampah, masyarakat dapat membuat sampah menjadi bernilai ekonomis,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumut terpilih, Fazri yang turut hadir pada kegiatan itu memberikan apresiasi kepada Rizki Nugraha yang mau menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan di daerah tersebut.
“Saya warga Dapil IV (Medan Amplas, Medan Kota, Medan Area, dan Medan Denai), saya berterimakasih atas kegiatan ini. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat dapat mengetahui banyak hal, khususnya soal peraturan daerah,” pungkasnya.P06
