MEDAN(Portibi DNP): Gelombang protes mewarnai Kota Medan sejak Selasa–Rabu, 26–27 Agustus 2025. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus turun ke jalan dan menggelar aksi di depan Gedung DPRD Sumatera Utara. Mereka memprotes kebijakan pemerintah pusat dan DPR RI yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, terutama terkait tunjangan pejabat di tengah kondisi negara yang mengalami defisit anggaran.
Dalam aksinya, mahasiswa menuntut pembubaran DPR serta penghapusan kebijakan yang dianggap tidak berempati kepada rakyat. Menurut peserta aksi, kebijakan itu mencerminkan ketidakadilan dan keserakahan wakil rakyat.
Situasi memanas ketika aparat kepolisian berusaha membubarkan massa. Bentrokan pun tak terhindarkan. Beberapa mahasiswa mengalami luka, termasuk seorang kader Muhammadiyah yang dikabarkan mengalami luka di bagian kepala hingga harus mendapat perawatan medis. Ketua DPD IMM Sumut, Rahmat Taufik Pardede, juga disebut mengalami luka gores di wajah dan ditahan aparat usai aksi.
Menyikapi peristiwa itu, Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kota Medan, Hendra Gunawan, mengecam dugaan tindakan represif aparat. Ia menegaskan bahwa aparat seharusnya mengedepankan pendekatan dialog, bukan kekerasan.
“Adik-adik mahasiswa itu berdiri bukan untuk merebut kekuasaan, tapi untuk menjaga nurani publik. Jika rakyat bersuara, letakkan telinga, bukan pentungan. Jika mahasiswa menyuarakan, jadilah pendengar, bukan pembasmi,” tegas Hendra.
Lebih lanjut, Pemuda Muhammadiyah Kota Medan menyampaikan tiga tuntutan kepada Kapolda Sumatera Utara, yakni:
1. Menindak tegas oknum polisi yang terbukti melanggar HAM dan SOP pengamanan.
2. Menghormati ruang demokrasi, bukan melakukan kriminalisasi.
3. Membangun kembali dialog publik dengan organisasi mahasiswa, khususnya IMM, dengan pendekatan persuasif.
Hendra mengajak seluruh pihak untuk menjadikan momentum ini sebagai pelajaran bersama dalam menjaga persatuan bangsa. “Jabatan pejabat hanyalah sementara, tetapi persatuan Indonesia adalah selamanya,” pungkasnya.SF
























