Foto: Wilayah Pelabuhan Perikanan Gabion Belawan
MEDAN(Portibi DNP): Belum lagi selesai penderitaan masyarakat dan nelayan skala kecil Medan Utara (Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan-red) akibat dampak reklamasi Pelabuhan Belawan, kini nasib masyarakat dan nelayan skala kecil akan diperburuk dengan rencana reklamasi dikawasan perairan Gabion Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPS Belawan).
Masyarakat Belawan dan nelayan skala kecil tolak reklamasi PPSB Gabion yang direncanakan berjalan tahun ini.
“Sejak reklamasi Pelabuhan Belawan tempat tinggal saya (Pajak Baru, Kelurahan Belawan Bahagia, Medan Belawan-red) bagaikan laut. Selain merusak barang perabotan, aktivitas masyarakat lumpuh. Apalagi ditambah dengan reklamasi PPSB Gabion, bila itu terjadi tentunya penderitaan masyarakat semakin parah, dan kami menolak rencana reklamasi itu”, kata Nursidin warga Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan Selasa (25/6/2024).
Hal senada juga dikatakan ketua Kelompok Usaha Bersama (Kube) Deli Usaha Mandiri (DUM) Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Abdurrahman.
“Sekarang ini tingginya air pasang Rob bukan saja serang pemukiman warga di Belawan sekitarnya, akan tetapi warga masyarakat yang tinggal di Kelurahan Labuhan Deli dan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan juga merasakan hal yang sama dengan warga masyarakat Belawan”, kata Abdurrahman.
Selain ancaman pasang Rob, lanjut Rahman, rencana reklamasi PPSB dapat memperburuk keadaan. Tinggi air pasang Rob akan semakin parah.
” Selain itu akan menambah penderitaan nelayan skala kecil Medan Utara, dimana perahunya akan sulit melintas menuju laut pantai Barat dan Timur. Untuk kita nelayan skala kecil khususnya di Pekan Labuhan menolak rencana reklamasi PPSB tersebut,” tegas Abdurrahman.
Situasi keadaan saat ini, pemukiman warga masyarakat Belawan, Labuhan Deli, dan Paya Pasir diserang pasang Rob. Tidak tanggung-tanggung, ketinggian air pasang Rob nyaris melumpuhkan aktivitas masyarakat.
Sementara daerah resapan air di daerah Belawan sekitarnya punah oleh bangunan depo penumpukan peti kemas yang diduga perizinannya tanpa mengkaji dampak lingkungan.**
