Asahan (Portibi DNP): Terkait pemberitaan mengenai insiden di Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan pada Tanggal 01 Oktober 2205, PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk (PT. BSP) membantah sangat keras tuduhan telah melakukan intimidasi terhadap warga dengan menggunakan pria bertopeng dan senjata tajam.
faktanya yang terjadi adalah sebaliknya pada dini hari tersebut Tim Keamanan Internal kami sedang melakukan patroli untuk pengamanan aset didalam areal Hak Guna Usaha (HGU) PT. BSP yang sah, saat menjalankan tugas, tim kami justru dihadang oleh sekelompok oknum melakukan penguasaan lahan secara ilegal.
beberapa oknum dalam kelompok tersebut bahkan membawa senjata tajam dan melakukan perlawanan saat diminta secara persuasif untuk meninggalkan lokasi, dengan demikian narasi yang menuduh PT. BSP melakukan intimidasi adalah pemutarbalikkan fakta yang sesungguhnya terjadi dilapangan, Manager Public Relations Head Yudha Andriko, SH, beserta Manager External Relations Head Al Haris Nasution, Kamis (16/10/2025) di Aula Bakrie Club BSP.
” Adapun tentang tuduhan mengenai tunggakan pajak sebesar Rp. 150 Miliar adalah informasi yang tidak berdasar dan tidak relevan,” ujar Yudha Andriko, SH.
Masih menurut Manager Public Relations Head Yudha Andriko, SH, beserta Manager External Relations Head Al Haris Nasution mengatakan terkait klaim kepemilikan lahan berdasarkan SKT Nomor 37 Tahun 1934, perlu kami tegaskan bahwa PT. BSP (dahulu bernama PT. Hapam ) yang telah memiliki sejarah panjang di Asahan sejak Tahun 1911, perusahaan telah melalui seluruh tahapan hukum untuk mendapatkan sertifikat HGU, melakukan perpanjangan dan saat ini sedang dalam proses pembaharuan di Kementrian ATR/BPN pusat sejak tahun 2020.
Proses penerbitan HGU melibatkan tahapan yang panjang dan teliti, termasuk pemeriksaan oleh panitia B yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kepala Desa, jika memang ada hak adat atau hak waris yang sah dilokasi tersebut, tentu hal itu akan menjadi penghalang bagi kami untuk dapat memperoleh sertifikat HGU, fakta bahwa HGU dapat diterbitkan dan diperpanjang membuktikan bahwa secara hukum tidak ada pihak lain diatasnya.
Sejak bulan September 2025, kelompok penggarap yang dipimpin Budi Manurung (Kades Padang Sari) dan beserta Abdul Azril Lubis telah melakukan tindakan melawan hukum dengan menutup akses jalan masuk perusahaan menggunakan portal, tindakan ini secara langsung melarang dan menghalangi aktivitas panen PT. BSP didalam areal HGU yang sah.
” sangat disayangkan seorang Kades yang seharusnya menjaga ketertiban dan iklim investasi, dan juga merugikan warganya sendiri banyak diantaranya bekerja dan bergantung pada operasional PT. BSP,” ujar Manager Public Relations Head Yudha Andriko, SH, beserta Manager External Relations Head Al Haris Nasution.
Dan bukan itu saja kelompok penggarap dua block lahan yaitu Block P96203 (86Ha) dan Block P96205 (62Ha), dalam satu bulan bisa 4 kali panen, jadi sungguh sangat besar kerugian dialami PT. BSP dalam satu bulan tersebut, dan bukan itu saja kami PT. BSP juga akan mengambil tindakan tegas dan langkah hukum dalam penanganan seluruh insiden dan tindakan ilegal ini kepada aparat penegak hukum yang berwenang, ujar Manager Public Relations Head Yudha Andriko, SH.
Sebagai tambahan informasi lahan perusahaan perkebunan yang dikelola BSP masih melekat hak keperdataannya untuk pemanfaatan hasil panen atau produksinya Dan hasil produksi tetap sah menjadi milik perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh mengambil alih atau menguasai hasil produksi maupun penguasaan lahan tersebut tanpa izin yang sah dengan menunjukan bukti legalitas sah absah.
Apabila ada kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kepentingan terhadap lahan artinya berkaitan dengan kepemilikan, maka sebaiknya melakukan upaya dialog dengan pihak perusahaan atau pemerintah untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah melalui mekanisme prosedur hukum agar tidak menyalahi hukum dan prosedur yang berlaku seperti upaya hukum melalui gugatan perdata untuk mendapatkan kepastian hukum dan sebagai upaya untuk mendapatkan keadilan dengan seadil adilnya, bukan dengan cara melakukan penyerobotan lahan, menganggu aktifitas operasional perkebunan dan apalagi melakukan indikasi pencurian barang milik orang lain. AR
