Asahan (Portibi DNP): PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk tepis isu miring yang beredar di Masyarakat menyusul rapat mediasi yang difasilitasi oleh Polres Asahan pada Rabu Sore (22/10/2025).
Dalam Mediasi tersebut mempertemukan manajemen PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk dengan kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Ahli wwaris Tanah Adat.
Dua poin krusial yang mengemuka dalam mediasi ini adalah penegasan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait status tanah adat dan klarifikasi PT BSP mengenai kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Dalam Rapat mediasi yang bertempat di Ruang Briefing Polres Asahan ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Asahan Kompol Slamet Riyadi, SH, MH, dan turut dihadiri oleh Kabag Ops AKP Pittor Gultom, S.H, Kasat Reskrim AKP Immanuel Simamora, Kapolsek Prapat Janji AKP Defta Sitepu, Camat Tinggi Raja Rahmad Hidayat Rambe, dan Kepala Desa Padang Sari Budi Manurung.
Dan dari pihak PT. BSP dihadiri oleh Area Manager Raju Wardana, Manager Public Relations Head Yudha Andriko, Manager External Relations Head Al Haris Nasution, Manager HRD Aripin Saragih, Manager Estate A. Munawir, dan Legal Wahyudi, serta perwakilan kelompok ahli waris dan kuasa hukumnya.
Dalam forum resmi tersebut, perwakilan BPN Kabupaten Asahan secara tegas mengkonfirmasi bahwa tidak ada lahan adat yang diakui di wilayah Kabupaten Asahan.
Dan bukan itu saja tentang klarifikasi tentang tunggakan Pajak, Manager Public Relations Head PT. Bakrie Sumatera Plantations Yudha Andriko, S.H., memberikan klarifikasi tentang “Terkait kewajiban PBB, khususnya untuk kebun di wilayah Kecamatan Tinggi Raja, PT BSP telah membayarkan pajaknya sejak bulan Juni 2025, jauh sebelum isi ini mencuat, untuk tahun pajak 2025,” ujar Yudha Andriko.
Yudha Andriko juga melanjutkan atas tuduhan bahwa PT BSP menunggak pajak hingga Rp 150 Miliar adalah informasi yang tidak berdasar dan tidak benar, dan ini merupakan pencemaran nama baik perusahaan PT. BSP, Kami selalu tertib dalam pemenuhan regulasi dan akan mempertimbangkan langkah hukum atas penyebaran informasi bohong ini, ujar tegas Manager Public Relations Head PT. Bakrie Sumatera Plantations Yudha Andriko, S.H.
Dan tentang Penjelasan Status HGU dan Hak Prioritas, Legal PT BSP juga menjelaskan, sesuai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan turunannya, Hak Guna Usaha (HGU) memiliki siklus yang jelas yaitu: pendaftaran awal, perpanjangan, dan serta pembaharuan.
”PT BSP beroperasi sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Lahan yang HGU-nya sedang dalam proses pembaharuan tetap menjadi aset yang sah di bawah penguasaan perusahaan,” jelas Tim Legal PT BSP. “Hukum agraria kita memberikan hak prioritas kepada pemegang alas hak sebelumnya untuk mengajukan pembaharuan HGU. Artinya, status hukum PT BSP atas lahan tersebut masih sangat kuat dan melekat.”
Tim Legal BSP menegaskan, karena status hukumnya masih melekat pada perusahaan hingga adanya keputusan final dari pemerintah, pihak lain termasuk masyarakat, tidak dapat mengambil alih atau menguasai lahan tersebut secara sepihak, ujar Yudha Andriko. AR
