Asahan (Portibi DNP): PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk ambil langkah tegas terkait tentang penggarapan lahan yang dilakukan Kelompok Penggarap dan Klaim Lembaga Adat di Divisi 2 Kuala Piasa Estate, Dusun IX Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan.
Sat Reskrim Polres Asahan turun langsung terkait tentang laporan PT. BSP tentang pemeriksaan Objek Tanah yang terletak Di Dusun IX Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan sehubungan dengan terjadinya Dugaan tindak pidana “setiap orang secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan / atau menguasai lahan perkebunan “sebagai mana dimaksud dengan Pasal 107 huruf a UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang terjadi di Divisi 2 Kuala Piasa Estate Dusun IX Desa Tinggi Raja Kabupaten, Kamis(23/10/2025).
Pantauan awak media di lapangan Pihak Sat Reskrim Polres Asahan menggelar perkara ada beberapa titik mulai dari Tanaman Kelompok Penggarap, bekas Portal yang terbuat dari bambu yang sudah tidak terpakai, tempat pemanen yang dilarang kelompok penggarap kepada pihak pemanen dari PT. BSP, dan mendatangi patok batas wilayah perkebunan PT. BSP Di Divisi 2 Kuala Piasa Estate bersama Penyidik Sat Reskrim Polres Asahan, Pihak PT BSP, BPN Asahan, mewakili Dinas Pertanian Asahan, Kades Desa Padang Sari Budi Manurung dan Ketua Adat Abdul Azri Lubis.
Turut hadir dalam pemeriksaan objek tanah yang dilakukan Sat Reskrim Polres Asahan dari Pihak PT. BSP yaitu: Manager Public Relations Head Yudha Andriko, Manager External Relations Head Al Haris Nasution, Manager Kebun Kuala Piasa Estate Ahmad Munawir, Assisten Manager Kuala Piasa Estate Muhammad Fahri, Danton Kebun Kuala Piasa Estate Lasmino, Mewakili Lawyer Leo Napitupulu, dari pihak BPN Asahan Muhammad Satrio Asisten Penata Kadastral Terampil, Kristiadi Wicky Orlando Asisten Suveyor Kadastral, Elfizar dan Emil dari BPN Asahan, mewakili dari Dinas Pertanian Kabupaten Asahan, Kades Padang Sari Budi Manurung, ketua Adat Abdul Azril Lubis dan beserta anggota kelompok penggarap.
Setelah selesai pemeriksaan objek tanah di Divisi 2 Kuala Piasa Estate Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, Salah seorang Personel Sat Reskrim Polres Asahan Toman mengatakan tetap jaga kondusifitas.
” dan saya tidak bisa mengasihkan statement silahkan para awak media ke Humas Polres Asahan,” ujar Toman.
Dalam keterangannya Manager Public Relations Head Yudha Andriko, Manager External Relations Head Al Haris Nasution mengatakan mari kita sama-sama menunggu hasil penyelidikan.
intinya tentang “Terkait kewajiban PBB, khususnya untuk kebun di wilayah Kecamatan Tinggi Raja, PT BSP telah membayarkan pajaknya sejak bulan Juni 2025, terkait atas tuduhan bahwa PT BSP menunggak pajak hingga Rp 150 Miliar adalah informasi yang tidak berdasar dan tidak benar, dan ini merupakan pencemaran nama baik perusahaan PT. BSP.
Kami selalu tertib dalam pemenuhan regulasi dan terkait penyebaran informasi bohong ini itu adalah tuduhan tidak mendasar dan tidak benar, ujar Manager Public Relations Head PT. Bakrie Sumatera Plantations Yudha Andriko, S.H.
Terkait tentang Penjelasan Status HGU dan Hak Prioritas, sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan turunannya, Hak Guna Usaha (HGU) memiliki siklus yang jelas yaitu: pendaftaran awal, perpanjangan, dan serta pembaharuan.
”PT BSP beroperasi sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Lahan yang HGU-nya sedang dalam proses pembaharuan tetap menjadi aset yang sah di bawah penguasaan perusahaan, status hukum PT BSP atas lahan tersebut masih sangat kuat dan melekat.” artinya memberikan klarifikasi tentang “Terkait kewajiban PBB, khususnya untuk kebun di wilayah Kecamatan Tinggi Raja, PT BSP telah membayarkan pajaknya sejak bulan Juni 2025, jauh sebelum isi ini mencuat, untuk tahun pajak 2025,” ujar Yudha Andriko.
Yudha Andriko juga melanjutkan atas tuduhan bahwa PT BSP menunggak pajak hingga Rp 150 Miliar adalah informasi yang tidak berdasar dan tidak benar, dan ini merupakan pencemaran nama baik perusahaan PT. BSP, Kami selalu tertib dalam pemenuhan regulasi dan akan mempertimbangkan langkah hukum atas penyebaran informasi bohong ini, ujar tegas Manager Public Relations Head PT. Bakrie Sumatera Plantations Yudha Andriko, S.H.
Dan tentang Penjelasan Status HGU dan Hak Prioritas, Legal PT BSP juga menjelaskan, sesuai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan turunannya, Hak Guna Usaha (HGU) memiliki siklus yang jelas yaitu: pendaftaran awal, perpanjangan, dan serta pembaharuan.
Lo
”PT BSP beroperasi sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Lahan yang HGU-nya sedang dalam proses pembaharuan tetap menjadi aset yang sah di bawah penguasaan perusahaan, dan status hukum PT BSP atas lahan tersebut masih sangat kuat dan melekat,” ujar Yudha. AR
