Pertanyakan Kinerja dan Strategi   Penataan Parkir, Komisi IV DPRD Medan Akan Panggil Dishub

 

MEDAN (Portibi DNP) : Ketua Komisi IV  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH menyebut sangat setuju dengan penurunan tarif parkir di Kota Medan.

Namun, dibalik itu, Paul mempertanyakan kinerja strategi dan inovasi Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan Suriono dalam menata perparkiran di Kota Medan.

“Kita tetap berharap penataan perparkiran di Medan akan lebih baik. Dishub harus mampu meminimalisir kebocoran retribusi parkir yang terjadi selama ini,” ujar Paul Senin (2/3/2026).

Seiring dengan itu, Paul mengatakan, pada Selasa 3 Maret 2026 akan memanggil Plt Kadis Perhubungan Suriono ke DPRD Medan.

Pemanggilan dilakukan guna menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penataan perparkiran sekaligus memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Paul, dalam RDP nanti anggota DPRD Medan yang bergabung di Komisi IV selaku mitra Dinas Perhubungan dapat memberi masukan dan saling bertukar inovasi.

“Saya kira tujuannya sangat positif untuk kepentingan umum,” sebut Paul yang juga Sektetaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Medan tersebut.

Diketahui, Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 9 tahun 2026 tentang Peninjauan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Dimana tarif parkir untuk sepeda motor yang sebelumnya Rp 3 ribu menjadi Rp 2 ribu. Untuk mobil yang sebelumnya Rp 5 ribu menjadi Rp 4 ribu. Pembayaran parkir di tepi jalan umum dapat dilakukan baik secara tunai maupun nontunai.

Sebelumnya, Pemko Medan menaikkan tarif parkir pada awal tahun 2024. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Perda nomor 1 tahun 2024 tersebut, retribusi parkir di tepi jalan umum naik menjadi Rp 3.000 untuk sepeda motor dan kendaraan bermotor roda tiga, Rp 5.000.

Untuk pick up, mobil penumpang, mini bus dan kendaraan sejenis, Rp 7.000 untuk truk mini dan kendaraan sejenis, Rp 8.000 untuk truk, bus dan alat berat. Serta Rp 12.000 truk dengan gandengan.P06

Berita Terkait

Celoteh Si Bolo

‘Tanah Untuk Rakyat’ Pekerjaan rumah untuk Badan Reforma Agraria, harus menjadi atensi bapak presiden karena banyak rakyat yang belum dapat legalitas atas tanah mereka
Bolo: Banyak rakyat menunggu.. 

Lapor Pak  Kapoldasu, tambang ilegal disepanjang Sungai Batang Natal masih beroperasi..
Bolo: Sikat aja pak, Tentu kita dukung

Masih marak judi, aparat penegak hukum harus beraksi
Bolo: Jangan Pandang bulu pak, hajar.

 

 

Terkini

Paling Banyak Komentar