MEDAN(Portibi DNP): Kondisi infrastruktur di Kawasan Industri Medan (KIM) II Mabar, Medan, kian memprihatinkan. Meski pengelolaan retribusi melalui gate pass tetap berjalan normal, fasilitas publik seperti jalan raya, penerangan jalan, hingga utilitas kabel tampak dibiarkan rusak tanpa perbaikan serius dari pihak pengelola.sabtu(21/02)
Jalan Berlubang Hanya Ditandai Traffic Cone
Berdasarkan pantauan media di lapangan, sejumlah titik jalan di wilayah KIM II Mabar mengalami kerusakan parah berupa lubang yang cukup dalam dan permukaan jalan yang bergelombang.
Ironisnya, alih-alih dilakukan tambal sulam ulang, lubang-lubang yang membahayakan pengendara tersebut hanya ditandai dengan traffic cone (kerucut lalu lintas) dan dahan pohon sebagai penanda darurat.
“Sangat berbahaya kalau lewat malam hari. Lubangnya besar, cuma dikasih kerucut saja. Kalau kita tidak jeli, bisa fatal kecelakaannya,” ujar salah satu pengguna jalan Syahrul (30 ) yang kerap melintas di kawasan tersebut.
Minim Penerangan dan Ancaman Tiang Miring
Kondisi jalan yang rusak diperparah dengan minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU).
Banyak lampu penerangan yang terpantau putus atau padam, membuat kawasan industri ini gelap gulita saat malam hari.
Selain itu, ditemukan fakta mengkhawatirkan terkait keberadaan tiang listrik dan tiang Telkom yang posisinya sudah miring. Hal ini memicu kekhawatiran warga dan pekerja di sekitar lokasi, mengingat beban kabel yang berat sewaktu-waktu dapat roboh dan menimpa pengguna jalan atau bangunan di bawahnya.
Ke Mana Aliran Dana Retribusi?
Padahal, setiap kendaraan yang masuk ke kawasan ini diwajibkan membayar retribusi gate pass dengan tarif yang bervariasi:
Mobil/Minibus: Rp 3.000,-
Box/Bus/Roda 6: Rp 5.000,-
Truk Roda 8-12: Rp 10.000,-
Truk Roda 14 ke atas: Rp 15.000,-
Melihat besarnya potensi pendapatan dari ribuan kendaraan yang melintas setiap harinya, muncul pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai alokasi dana tersebut.
“Retribusi ditarik terus, tapi jalan rusak dan lampu mati tidak diperbaiki. Ke mana uangnya?” keluh warga setempat.
Kondisi yang dibiarkan berlarut-larut ini juga memicu isu miring.
Beredar dugaan di kalangan masyarakat bahwa buruknya pengawasan dan lambannya perbaikan di wilayah KIM II terjadi karena adanya perlindungan atau “backing” dari oknum tertentu, termasuk oknum yang mengatasnamakan insan pers, guna meredam pemberitaan negatif terkait kinerja pengelola kawasan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola Kawasan Industri Medan (KIM) belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan infrastruktur dan transparansi penggunaan dana retribusi yang dipungut dari masyarakat.**
