Foto : Universitas Sumatera Utara (USU)/int
MEDAN (Portibi DNP) : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan pendapatan belanja dan aset pada Universitas Sumatera Utara (USU), Entitas Anak dan instansi terkait lainnya, tahun 2022 sampai dengan 2023, dengan nomor : 17/LHP/XIX/12/2023, tanggal 29 Desember 2023.
Dikutip dari LHP tersebut, diketahui bahwa, BPK menemukan adanya dugaan pengelolaan biaya pendidikan pada USU belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Kemendikbudristek.
BPK menyebut, pedoman penetapan BKT dan UKT adalah salah satu sumber utama pendanaan USU berasal dari biaya pendidikan yang dibayarkan oleh mahasiswa. USU pada periode tahun 2022 dan 2023 (sampai dengan Juni 2023) telah merealisasikan pendapatan dari biaya pendidikan masing-masing sebesar
Rp592.679.427.577,00 dan Rp272.768.241.948,00.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 08.a/LHP/XIX/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Laporan Hasil
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022 dan LHP BPK Nomor
2/LHP/XIX/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Pemeriksaan atas
Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum dan Bantuan
Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan
Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum Dalam Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Triwulan III pada
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi antara lain
mengungkapkan permasalahan terkait pemungutan Iuran Pengembangan
Institusi (IPI) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) belum sesuai dengan
ketentuan pengelolaan jasa layanan pendidikan.
Kedua LHP tersebut
mengungkapkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan penerimaan IPI dan
UKT Tahun 2022 pada beberapa PTN menunjukkan permasalahan antara
lain :
a. Pungutan IPI bagi mahasiswa selain Program Diploma dan Sarjana
tidak sesuai dengan pedoman pemungutan IPI.
b. Potongan UKT tidak diterapkan kepada mahasiswa yang berhak.
c. Kebijakan pemberian keringanan UKT belum didasarkan kajian yang
komprehensif dan mekanismenya belum diatur secara jelas.
Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Mendikbudristek untuk menginstruksikan antara lain :
a. Dirjen Diktiristek dan Dirjen Diksi agar berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal untuk mengkaji ulang ketentuan peralihan terkait penyesuaian tagihan UKT atas mahasiswa yang menjalani cuti dan
mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang atau sama dengan enam SKS dan menyampaikan hasil kajian ulang kepada BPK.
b. Rektor terkait agar menghentikan pemungutan UKT bagi mahasiswa
yang dalam penyelesaian status tugas akhir.
c. Rektor terkait agar menghentikan kebijakan pungutan SPI/IPI pada
mahasiswa baru selain program diploma dan sarjana.
Atas rekomendasi tersebut, Mendikbudristek belum
menindaklanjutinya. (BP)
