MEDAN (Portibi DNP): Kantor DPRD Sumatera Utara nyaris ricuh, Selasa (3/6/2025), setelah belasan massa dari kelompok tani mengamuk akibat kekecewaan mereka terhadap sikap anggota dewan yang dinilai abai. Massa marah besar karena tak satu pun anggota DPRD hadir untuk menemui mereka dan menindaklanjuti permintaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait konflik lahan eks HGU.
Aksi yang dipimpin oleh Unggul Nababan itu bermula dari upaya mereka untuk meminta kejelasan atas surat permohonan RDP yang telah diajukan sebelumnya.
Massa kemudian mendobrak masuk ke ruang Komisi A DPRD Sumut, namun mendapati ruangan kosong tanpa kehadiran satu pun anggota dewan.
“Surat kami dibiarkan begitu saja. Tidak ada kejelasan. Padahal ini menyangkut tanah rakyat!” teriak salah satu warga dengan nada geram.
Seorang staf Komisi A mengatakan bahwa surat permohonan RDP tersebut masih berada di meja salah satu anggota dewan dan belum dibahas. Tidak puas, massa kemudian menyisir sejumlah ruangan komisi lain, namun hasilnya tetap nihil – seluruh ruang komisi tampak kosong.
Massa lalu menuju ruang Humas DPRD Sumut dan mendesak agar pihak humas menghubungi anggota dewan atau setidaknya memberikan nomor kontak yang bisa dihubungi. Namun permintaan itu ditolak dengan alasan privasi.
“Kami minta nomor kontak, malah ditolak! Katanya privasi. Di mana hati nurani mereka?” ucap salah satu pengunjuk rasa dengan suara tinggi, yang memicu ketegangan.
Adu mulut pun sempat terjadi antara massa dan perwakilan Humas DPRD, Sofyan, yang dianggap tidak kooperatif. Situasi sempat memanas dan nyaris terjadi kericuhan sebelum akhirnya pihak keamanan turun tangan untuk meredakan suasana.
Pihak keamanan meminta massa untuk membubarkan diri dengan alasan tidak ada satu pun anggota dewan yang bisa ditemui saat itu. Namun massa menyayangkan sikap wakil rakyat yang dinilai tidak menunjukkan itikad baik.
“Ini penghinaan terhadap rakyat. Kami ke sini bukan mau ribut, kami cuma mau aspirasi didengar!” teriak seorang demonstran sambil mengepalkan tangan.
Diketahui, aksi ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa sebelumnya yang menuntut digelarnya RDP antara para petani dan pihak terkait.
Hal ini menyusul rencana eksekusi paksa terhadap lahan sengketa yang menjadi sumber konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan.SF
