MEDAN (Portibi DNP) : Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan mengkritisi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) yang tidak berani menindak bangunan bermasalah, seperti menyalahi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Medan.
Dia juga minta agar Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas mengevaluasi biaya pengurusan PBG, sehingga tingkat kesadaran masyarakat dalam pengurusan PBG dapat meningkat, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD ) juga jadi meningkat.
Tidak hanya itu, Sekretaris Fraksi Hanura – PKB DPRD Medan ini juga, mengkritisi kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) yang tidak sejalan didalam persoalan PBG.
“Persoalan PBG di Kota Medan dari tahun 2024 hingg saat ini masih cakup marak seperti bangunan tanpa PBG dan ketidaksesuaian antara PBG dengan realitas bangunan, serta lambannya pengurusan hingga terjadi pembiaran.
Baca juga: Komisi I DPRD Medan Dorong Kejari Belawan Tuntutan Mati Agen Narkoba
Karena masih ada oknum mendirikan bangunan tanpa PBG atau dengan izin tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya ,” kata Lailatul Badri, Kamis (12/6/2025).
Dari laporan masyarakat yang diterima kata Laila, dalam proses pengurusan PBG di Kota Medan umumnya tidak berujung atau menimbulkan masalah.
Belum lagi pembangunan perusahaan yang menimbulkan persoalan lingkungan, tercemar dan pembangunan terkesan kebal hukum.
DLH dan Dinas PKPCKTR terkesan tutup mata, ada apa dengan kedua dinas ini ,” sambung wanita yang akrab disapa Lela ini.
Sementara itu Satpol PP Kota Medan juga terkesan melakukan pembiaran karena tidak berani menindak bangunan yang tidak memiliki izin.
“Kami mengkritisi kinerja Satpol PP Kota Medan, karena banyak bangunan yang tidak berizin dan tidak sesuai dengan PBG, bahkan sudah diperintahkan disegel. Kasat Pol PP harusnya menindak tegas semua bangunan yang melanggar tanpa membedakan status bangunan tersebut,” ucapnya.P06
