MEDAN (Portibi DNP) : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Zulham Efendi, S.Pd, MI, mendesak Pemerintah Kota (Pemko)
Medan untuk segera memprioritaskan pemulihan pasca banjir yang saat ini masih menyisakan persoalan serius bagi warga.
Menurutnya, penanganan banjir tidak berhenti saat air surut, justru fase setelah banjir sering menjadi masa paling kritis bagi masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan ini menyoroti tiga kebutuhan vital yang menurutnya harus segera dipulihkan diantaranya ketersediaan air bersih, pasokan listrik, dan distribusi bahan bakar minyak (BBM).
Ia mengingatkan kondisi pasca banjir bisa jauh lebih buruk apabila warga tidak mendapatkan kepastian terhadap kebutuhan dasar tersebut.
“Air sudah surut, tapi penderitaan warga belum selesai. Banyak rumah tangga yang tidak bisa memasak, tidak bisa membersihkan rumah karena air bersih tak tersedia. Listrik padam di sejumlah titik, dan antrian BBM di SPBU. Ini fase yang paling rawan dan harus menjadi fokus pemerintah,” tegas Zulham kepada wartawan, Sabtu (29/11/2025) sore.
Ia juga menekankan antrian BBM yang terjadi di beberapa77 SPBU pasca banjir jangan dianggap sebagai masalah kecil. Kekurangan BBM berpotensi menghambat mobilitas warga, distribusi bantuan, bahkan operasional alat berat yang diperlukan dalam proses pembersihan dan pemulihan infrastruktur yang rusak.
Politisi Medan Utara ini meminta Pemko Medan bersama instansi terkait untuk bergerak cepat, melakukan koordinasi lintas sektor, dan memastikan kebutuhan hidup masyarakat terpenuhi tanpa hambatan. Ia juga mengingatkan bahwa respons lambat pada fase pemulihan bisa memperburuk dampak bencana dan memperpanjang kesulitan warga.
“Pemulihan ini harus hadir dengan kepastian. Jangan sampai masyarakat dibuat cemas karena air tidak mengalir, listrik padam berjam-jam, dan BBM sulit didapat. Pemerintah harus hadir penuh, bukan sekadar menunggu laporan,” katanya.
Menurut Zulham, banjir besar yang kembali melanda Medan seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola penanganan bencana sekaligus memperkuat infrastruktur dasar kota.
“Pelayanan terhadap kebutuhan setelah banjir adalah bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap keselamatan dan kenyamanan warganya,” pungkasnya.P06
