MEDAN (Portibi DNP) : Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan menekankan perlunya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pengendalian banjir di Kota Medan.
Demikian juga terhadap normalisasi beberapa sungai di Kota Medan, seperti Sungai Bedera, Sungai Selayang, Sungai Babura, Sungai Deli, dan Sungai area Kawasan Industri Medan (KIM).
Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Medan dengan Organisai Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait, Senin (8/12/2025).
RDP yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kota Medan ini dipimpin Paul Mei Anton Simanjuntak, selaku Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, bersama Wakil Ketua Muhammad Afri Rizki Lubis, dan Sekretaris Dame Duma Sari Hutagalung.
Hadir juga dalam rapat tersebut sejumlah anggota Komisi IV DPRD Medan lainnya seperti Ahmad Afandi Harahap, Jusuf Ginting Suka, Lailatur Badri, Edwin Sugesti Nasution, Zulham Efendi.
Rapat ini sendiri merupakan lanjutkan pembahasan terkait permasalahan dan penanganan banjir serta normalisasi sungai di Kota Medan.
“Mengingat salah satu permasalahan banjir di Kota Medan disebabkan penyempitan dan pendangkalan sungai yang mengurangi kapasitas tampung sungai, maka harus dilakukan normalisasi sungai,” kata Paul.
Paul juga menekankan OPD terkait untuk fokus terhadap normalisasi sungai, mulai dari perencanaan, dokumen administrasi yang dibutuhkan dalam normalisasi sungai.
” Termasuk pembebasan lahan yang meliputi dokumen perencanaan pengadaan tanah, dokumen penetapan lokasi (Penlok), dokumen penilaian ganti rugi, serta dokumen pendukung lainnya,” ungkap Paul.
Dalam rapat tersebut Komisi IV DPRD Kota Medan bersama OPD dan stakeholder terkait membahas evaluasi terhadap musibah banjir yang baru saja melanda beberapa kecamatan di Kota Medan.
Rapat ini juga membahas terkait program dan kesiapan setiap OPD, mulai dari pencegahan, penanganan, proses evakuasi, sarana dan prasarana, serta solusi ke depan dalam menghadapi bencana banjir di Kota Medan.
Salah satu evaluasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kota Medan, yakni menambah pengadaan perahu karet ukuran sedang dan kecil untuk mempermudah proses evakuasi dan menjangkau rumah warga yang berada di dalam gang.
Kemudian BPPD Kota Medan juga akan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di setiap wilayah yang rawan banjir, dan akan gencar melakukan sosialisasi terkait mitigasi bencana ke masyarakat.
Turut hadir dalam RDP tersebut Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Utara, Balai Wilayah Sungai Sumatera II, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Medan.
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, BPBD Kota Medan.
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, serta Camat lokasi normalisasi sungai.P06
