MEDAN (Portibi DNP) : Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam memproses dokumen Persetuan Bangunan Gedung (PBG) harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
Sebab dari pengaduan masyarakat maupun temuan di lapangan, maraknya pendirian bangunan tanpa tanpa PBG atau PBG masih diproses, namun bangunannya telah berdiri dipicu karena persoalan administrasi, prosedurnya terkesan dipersulit.
Hal ini dikatakan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait mekanisme pengurusan PBG, di ruang rapat Komisi IV lantai III Gedung Dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan Senin (9/2/2026).
RDP ini digelar dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, khususnya di bidang infrastruktur dan pembangunan.
RDP dipimpin Paul Mei Anton Simanjuntak, S.H., selaku Ketua Komisi 4, bersama Wakil Ketua, Dr. Muhammad Afri Rizki Lubis, S.M., M.I.P. serta dihadiri Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan seperti Jusuf Ginting Suka, Renville Pandapotan Napitupulu, Lailatul Badri.
RDP ini membahas terkait pengaduan masyarakat maupun temuan di lapangan mengenai masih maraknya bangunan yang dibangun tanpa PBG atau administrasi PBG masih diproses, namun bangunannya telah berdiri/dibangun.
Hal ini tentunya menjadi perhatian lebih Komisi IV DPRD Kota Medan terhadap mekanisme pengurusan PBG, karena dinilai dapat merugikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Medan.
Berdasarkan hal ini, Komisi IV DPRD Kota Medan mengimbau kepada OPD terkait untuk tidak mempersulit pengurusan dokumen PBG.
“Mengingat beberapa kasus di lapangan bahwa para pemilik bangunan mau mengurus dokumen PBG, namun prosedurnya terkesan dipersulit, maka diimbau kepada OPD terkait agar memproses dokumen PBG sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan,” imbuh Paul.
Terhadap pemilik bangunan Paul minta secepatnya mengurus, melengkapi ataupun memperbaiki dokumen administrasi PBG.
Kepada Pemko Medan melalui OPD terkait Paul menekankan untuk bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku berupa penyegelan bangunan liar tanpa PBG.
RDP ini juga membahas beberapa bangunan di Kota Medan yang tidak memiliki PBG atau administrasi PBG tidak sesuai peruntukannya di lapangan, antara lain seperti bangunan di Jalan Gatot Subroto Kecamatan Medan Sunggal.
Bangunan di Jalan Luku I Kecamatan Medan Johor, bangunan di Jalan Bambu III Kecamatan Medan Timur, dan bangunan lain yang telah dijadwalkan.
RDP ini juga dihadiri OPD terkait, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Medan.
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Ikatan Arsitek Indonesia Sumatera Utara, serta Camat dan Lurah lokasi bangunan.P06
