Komisi III DPRD Medan Minta Kebijakan UMKM Naik Kelas Dikaji Ulang

MEDAN (Portibi DNP) : Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan minta Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Koperasi Kota Medan agar lebih fokus penyelamatan nasib pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM) dari pada naik kelas.

Sebab kebijakan yang terkesan hanya mengejar naik kelas justeru mengabaikan bantuan langsung tunai kepada UMKM yang nyaris bangkrut, dinilai perlu dikaji ulang.

Demikian kesimpulan rapat konsultasi Komisi III DPRD Medan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan terkait Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P APBD) Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2023 di ruang Komisi III gedung DPRD, lantai III gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan Senin (4/9/2023).

Rapat dipimpin Ketua Komisi III Afif Abdillah dihadiri sejumlah anggota komisi seperti Ishaq Abrar Tarigan, Hendri Duin Sembiring, Mulia Syahputra Nasution dan Dhiyaul Hayati. Hadir dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan Anwar S, Ahmad Fadlih dan E Saleh.

Ditegaskan Afif Abdillah, kondisi pelaku UMKM di Kota Medan masih banyak yang terseok seok apalagi dampak Covid 19 lalu.
Jadi sebelum naik kelas, selamatkan dulu nasib mereka, imbuh Afif seraya menyebut saat ini butuh bantuan langsung tunai.

Atas dasar itu pula, Afif Abdilah mengaku sangat kecewa dengan tim anggaran Pemko Medan yang melakukan pergeseran anggaran yang sudah disahkan sebelumnya di APBD 2023 yakni alokasi anggaran sebesar Rp 5 Miliar untuk bantuan langsung tunai kepada pelaku UMKM ternyata “hilang”.

Dikatakan Afif, anggaran itu sudah disepakati Rp 8 Miliar dengan rincian Rp 5  Miliar untuk bantuan tunai dan Rp 3 Miliar untuk bantuan peralatan.

“Kita sangat kecewa dengan pergeseran anggaran itu. Padahal, anggaran tersebut peruntukan buat penguatan ekonomi kerakyatan. Kita berharap kejadian seperti itu jangan terulang lagi,” ujar Afif.

Dijelaskan Afif Abdillah yang juga Ketua DPD Partai Nasdem itu, kondisi UMKM bukan hanya naik kelas tapi perlu diselamatkan, jangan sampai bangkrut. Sebab pemasaran sangat sulit.”kita apresiasi naik kelas, tapi selamatkan dulu mereka melalui bantuan tunai langsung,” paparnya.

Pendapat hampir sama juga disampaikan sekretaris Komisi III Hendri Duin Sembiring, pelaku UMKM di Medan perlu diselamatkan agar mampu bertahan dan berkembang.

Sementara itu anggota dewan lainnya Mulia Syahputra Nasution mempertanyakan konsep, implementasi dan progres naik kelas seperti apa. Bagi pelaku UMKM yang sudah mendapat pelatihan dan bagaimana jenjang  kelanjutannya.

“Sebab masih banyak pelaku UMKM di lapangan yang belum menikmati pelatihan dan nyaris tutup apalagi naik kelas,” katanya.

Menyikapi pertanyaan dewan, pihak Dinas Koperasi justeru terkesan tidak mampu memberi penjelasan apalagi dalam pembahasan tidak dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan Benny Iskandar Nasution. Dampaknya Komisi III DPRD mengaku kecewa. P06

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Print

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hati hati pak, mantan koruptor yang mainkan peran perpolitikan di Sumut dibelakang layar..

-Bolo: Bah sembunyi di dalam terang, sakitnya tak seberapa, malunya ini .

 

 

-Lapor Pak  Kapoldasu, tambang ilegal disepanjang Sungai Batang Natal masih beroperasi..

-Bolo: Sikat aja pak, Tentu kita dukung

 

-Masih marak judi, aparat penegak hukum harus beraksi

Jangan Pandang bulu pak, hajar…