Komisi III DPRD Medan Minta Direksi PUD RPH Mampu Berinovasi Kembangkan Perusahaan

MEDAN (Portibi DNP) : Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan minta Direksi Perusahaan Umum Daerah (PUD) Rumah Potong Hewan (RPH) mampu berinovasi dalam mengembangkan perusahaan.

Hal terungkap saat Komisi III DPRD Medan menggelar rapat konsultasi dengan Direksi PUD RPH Kota Medan terkait Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(P-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2023 di ruang Komisi III lantai III gedung DPRD, Jalan Kapten Maulana Lubis Medan Senin (4/9/2023) malam.

Seperti ungkap anggota Komisi III DPRD Medan Erwin Siahaan, dia menilai kinerja PUD RPH Medan sangat lemah.Banyak pemotongan hewan diluar PUD RPH sehingga tidak masuk retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Medan.

Sepatutnya kata Erwin, jajaran Direksi RPH harus kuat dan maksimal berkolaborasi dengan
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) ataupun lembaga lainnya melakukan pengawasan dan penindaakan terhadap pemotongan hewan liar. Sehingga seluruh daging hewan yang beredar di Medan dipastikan dipotong di RPH.

“Jadi, selain menambah retribusi PAD juga daging yang beredar dipasar dipastikan kesehatannya dan higienes,” ujar Erwin.

Menurutnya, selain melakukan tugas utama dan menjalankan pengawasan rutin, Direksi PUD RPH milik Pemko Medan itu dituntut harus mampu berinovasi dalam hal pengembangan perusahaan semakin meningkat. Tidak seperti selama ini, perusahaan selalu kurang sehat.

Dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Komisi Hendri Duin Sembiring bersama Erwin Siahaan tersebut, pihak Direksi PUD RPH menyebut perolehan retribusi dari pemotongan hewan hanya sekitar Rp 3 juta per harinya.

Bahkan, masih dalam laporan pihak direksi PUD RPH yang dihadiri Dirut Harisandi Syahril Harahap didampingi Adrin, Isa Ansari dan Mupri memaparkan, tidak satu ekorpun daging Kambing yang beredar di pasar melalui RPH (Red-dipotong di RPH Kota Medan). 9Padahal disebutkan, ada sekitar 120 ekor kambing setiap harinya yang dikomsumsi warga Medan.

“Ada sekitar Rp 3 juta per harinya kebocoran PAD dari retribusi hewan Kambing saja,” sebutnya mereka.

Untuk itu, pihaknya butuh dukungan untuk menertibkan dan pengawasan pemotongan liar atau diluar RPH Medan.

Seiring dengan itu, Sekretaris Komisi Hendri Duin Sembiring minta jajaran Direksi supaya meningkatkan kinerja sehingga perolehan PAD dapat maksimal. Begitu juga laporan keuangan dan program kerja tidak bagus dikertas saja namun bisa dipertanggungjawabkan dan direalisasikan.P06

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Print

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hati hati pak, mantan koruptor yang mainkan peran perpolitikan di Sumut dibelakang layar..

-Bolo: Bah sembunyi di dalam terang, sakitnya tak seberapa, malunya ini .

 

 

-Lapor Pak  Kapoldasu, tambang ilegal disepanjang Sungai Batang Natal masih beroperasi..

-Bolo: Sikat aja pak, Tentu kita dukung

 

-Masih marak judi, aparat penegak hukum harus beraksi

Jangan Pandang bulu pak, hajar…