MEDAN (Portibi DNP) : Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Henry Jhon Hutagalung dorong Plt Dirut Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pirngadi Medan dr Mardohar Tambunan agar dapat mandiri untuk mengelola keuangan sendiri.
Karena status kelembagaan RSUD milik Pemerintah Kota (Pemko) itu sudah menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) bukan UPT Dinas Kesehatan.
Kalau sudah BLUD harus bisa mandiri menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jangan berharap lagi bantuan dari APBD untuk menutupi biaya belanja.
Penegasan itu disampaikan Henry Jhon Hutagalung saat rapat evaluasi triwulan I TA 2026 realisasi capaian kerja pihak RSUD Pirngadi Medan bersama Komisi II selaku konterpart di gedung DPRD Medan, Selasa (15/4/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Medan Kasman bin Marasakti bersama Wakil Ketua Komisi Modesta Marpaung, didampingi anggota komisi Henry Jhon Hutagalung, Lily MBA, Binsar Simarmata dan dr Ade Taufiq.
Sebelumnya, diawal rapat, Plt Dirut RSUD Pirngadi Medan Mardohar Tambunan, memaparkan kondisi rumah sakit belum mampu bersaing dengan beberapa pihak rumah sakit swasta di Kota Medan.
Bahkan pendapatan asli belum mampu menutupi belanja. Sehingga terjadi besaran belanja dengan selisih pendapatan sebesar Rp 5 Miliar.
Mendapat keterangan itu, anggota Henry Jhon mempertanyakan hal kejanggalan dimaksud. “Kalau seperti itu keadaannya, lalu dari mana pihak manajemen menutupi selisih besaran belanja kekurangan Rp 5 miliar,” tanya Henry Jhon.
Lalu dengan penuh kehati hatian, Mardohar melanjutkan paparan dengan menjawab, kekurangan Rp 5 M ditutupi dari APBD Pemko Medan.
Mendengar penjelasan Mardohar, Henry Jhon sedikit kaget. “Nah, ini yang menjadi masalah, kalau sudah status BLUD harus bisa mandiri kelola keuangan dan patut dipertanyakan apa sudah benar aliran dananya dan melalui audit,” ungkapnya.
Dari paparan Mardohar, terungkap pemakaian BOR dari sekitar 500 bed hanya mencapai 50 persen.
“Kondisi ini patut kita prihatin. Dimana, saat ini seluruh rumah sakit swasta selalu kamar penuh. Konon RSUD Pirngadi kekurangan pasien. Maka harus disikapi serius untuk pembenahan,” terangnya.
Untuk itu Henry Jhon mendesak Dirut RSUD Pirngadi Mardohar Tambunan harus memperbaiki total kinerjanya dengan profesional.
Begitu juga soal rujukan pasen dari Puskesmas diwajibkan prioritas ke rumah sakit milik Pemko Medan yakni Pirngadi dan Bachtiar Djafar.
Selain itu, Henry Jhon menyarankan kepada Walikota Medan supaya meningkatkan gaji dokter spesialis yang ada di RS Pirngadi Medan.
Hal itu perlu dilakukan guna merangsang minat para dokter betah mengabdi dan menjalankan tugas kamanusiaan di rumah sakit tersebut.P06
