SIBOLGA(Portibi DNP): Ketua Pimpinan Daerah (PD) Pemuda Muhammadiyah Kota Sibolga, Arif Budiman Sihombing, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mengevaluasi dan mencopot Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kota Sibolga yang dinilai gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
Menurut Arif, berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Sibolga tidak terlepas dari lemahnya fungsi pengawasan dan koordinasi di tingkat wilayah. Ia menilai kondisi tersebut telah menimbulkan sejumlah permasalahan yang berdampak langsung terhadap masyarakat penerima manfaat.
“Banyaknya persoalan dalam pelaksanaan program SPPG di Kota Sibolga tidak terlepas dari ketidakmampuan korwil dalam menjalankan tugasnya. Dari hasil pemantauan kami di lapangan, terdapat sejumlah SPPG yang bermasalah. Ada yang operasionalnya dihentikan sementara, distribusi manfaat yang tidak merata, hingga kualitas layanan yang berada di bawah standar,” ujar Arif.
Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan kegagalan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi yang menjadi tanggung jawab utama seorang korwil. Jika tidak segera dibenahi, hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu pencapaian tujuan program yang sejatinya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
Lebih lanjut, Arif juga mengungkap adanya dugaan praktik yang tidak profesional dalam pelaksanaan tugas korwil.
“Kami memperoleh informasi dari sejumlah mitra bahwa peran korwil selama ini diduga lebih banyak dijalankan oleh pihak lain yang merupakan orang dekatnya. Jika informasi ini benar, tentu hal tersebut tidak sehat bagi tata kelola organisasi dan perlu menjadi perhatian serius BGN,” ungkapnya.
Arif menegaskan bahwa BGN tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan yang terjadi. Menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja korwil serta langkah tegas terhadap pejabat yang tidak kompeten merupakan langkah mendesak untuk memulihkan kepercayaan publik.
“BGN harus segera berbenah dengan menempatkan sumber daya manusia, khususnya yang berasal dari unsur SPPI, yang benar-benar memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan masyarakat. Jangan sampai ada pihak yang hanya menikmati fasilitas negara tanpa memberikan kinerja yang maksimal,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemuda Muhammadiyah Kota Sibolga akan mengambil langkah kelembagaan untuk menyikapi persoalan tersebut.
“Dalam waktu dekat, Pemuda Muhammadiyah Kota Sibolga akan menyampaikan surat resmi kepada BGN setelah berkoordinasi dengan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Ini merupakan bentuk keseriusan kami dalam mengawal persoalan ini,” katanya.
Arif menegaskan bahwa Pemuda Muhammadiyah Kota Sibolga akan terus mengawal pelaksanaan program-program pemerintah di daerah agar berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, serta menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, transparansi, dan keadilan.
Menurutnya, desakan tersebut diharapkan menjadi perhatian serius bagi BGN untuk segera melakukan pembenahan, khususnya di wilayah Sibolga, sehingga program SPPG dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.SF
