MEDAN (Portibi DNP) : Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, H. Kasman bin Marasakti Lubis, Lc., MA, minta pelaksanaan Ramadhan Fair XX Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Kota (Pemko) Medan dengan total anggaran hampir Rp 3 miliar harus transparan.
Kasman menyampaikan pada prinsipnya, khususnya Komisi II DPRD Medan mendukung kegiatan positif yang bertujuan membangkitkan ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah selama bulan suci Ramadhan.
“Ramadhan Fair merupakan agenda tahunan dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kegiata yang baik untuk mendorong perputaran ekonomi UMKM dan memperkuat syiar Islam di Kota Medan,”ujar Kasman, Selasa (24/02/2026).
Namun, dengan anggaran yang mencapai Rp3 miliar tersebut, tentu harus dipastikan penggunaannya transparan, efektif, dan benar-benar memberikan dampak nyata, sebut Kasman.
Ia menegaskan Komisi II akan melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk memastikan keterlibatan pelaku UMKM dari 21 kecamatan berjalan adil dan proporsional.
“Kita ingin memastikan pelaku UMKM yang dilibatkan benar-benar merasakan manfaat, bukan hanya sebatas seremoni. Evaluasi harus dilakukan, baik dari sisi peningkatan omzet, pemberdayaan, maupun keberlanjutan usaha setelah acara selesai,” tegasnya.
Kasman juga meminta agar seluruh rincian anggaran yang telah tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dapat diakses secara terbuka oleh publik sebagai bentuk akuntabilitas.
“Transparansi adalah kunci. Karena ini menggunakan uang rakyat, maka rakyat berhak tahu secara detail peruntukannya. Kita mendukung, tapi pengawasan tetap harus maksimal,” tambahnya.
Ia berharap Ramadhan Fair tahun ini tidak hanya menjadi agenda hiburan dan seremonial semata, tetapi benar-benar menjadi momentum kebangkitan ekonomi lokal serta penguatan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat Kota Medan.
“Jika dikelola dengan baik, Ramadhan Fair bisa menjadi ikon ekonomi syariah dan wisata religi Kota Medan. Tapi sekali lagi, kualitas pelaksanaan harus sebanding dengan besarnya anggaran yang digelontorkan,” pungkasnya.P06
