MEDAN(Portibi DNP): Ketua DPD KNPI Sumatera Utara, Ahmad Kennedy Manullang, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera menutup seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera Utara yang terbukti tidak memenuhi standar operasional dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Kennedy di Medan, Kamis (4/6), menyusul masih ditemukannya sejumlah dapur SPPG yang diduga beroperasi tanpa memenuhi standar kelayakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Kennedy, berbagai temuan di lapangan menunjukkan masih adanya dapur SPPG yang kondisi bangunannya tidak layak, tidak memenuhi standar kebersihan dan sanitasi, serta mengabaikan ketentuan teknis yang telah ditetapkan BGN.
“Kami menemukan indikasi masih adanya dapur SPPG yang tidak memenuhi standar operasional. Ini tidak boleh dibiarkan karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan anak-anak penerima manfaat Program MBG,” tegas Kennedy.
Sebagai bentuk pengawasan publik, DPD KNPI Sumut dalam waktu dekat akan merilis daftar dapur SPPG yang dinilai tidak layak beroperasi berdasarkan hasil pemantauan dan verifikasi di lapangan.
Kennedy yang juga merupakan kader Pemuda Muhammadiyah menyatakan bahwa jajaran pengurus KNPI di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur SPPG. Hasil temuan tersebut akan disampaikan kepada BGN dan instansi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami akan turun langsung melakukan pengawasan. Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan petunjuk teknis, maka akan kami laporkan kepada pihak berwenang agar segera ditindak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kennedy berharap kepemimpinan baru di BGN dapat melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap tata kelola program, khususnya dalam pengawasan dan penegakan standar operasional dapur SPPG.
Ia menilai berbagai persoalan yang mencuat belakangan ini menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap mekanisme pengawasan yang selama ini berjalan.
“Tertangkapnya Dadan dan pihak-pihak terkait menjadi momentum bagi BGN untuk melakukan reformasi internal. Ke depan tidak boleh ada perlakuan yang berbeda terhadap pengelola dapur. Semua harus diawasi dan ditindak secara objektif berdasarkan aturan yang berlaku,” katanya.
Kennedy menegaskan bahwa langkah penutupan terhadap dapur SPPG yang tidak memenuhi standar harus segera dilakukan demi melindungi kualitas makanan yang diterima anak-anak Indonesia.
“Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai karena lemahnya pengawasan kita kembali menemukan kasus keracunan, makanan tidak layak konsumsi, atau pelanggaran lain yang merugikan penerima manfaat Program MBG. Dapur yang tidak sesuai juknis harus segera ditutup sampai memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan,” pungkasnya.SF
