LANGKAT (Portibi DNP) : Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) diminta untuk segera melakukan penyelidikan terkait hilangnya pendapatan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp5.127.005.900 di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Langkat.
Permintaan ini dikemukakan pengacara Sofyan Taufik SH,MH, ketika diminta komentarnya mengenai permasalahan yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut di Bapenda Langkat Tahun 2024 mengenai hilangnya hilangnya pendapatan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp5.127.005.900, Kamis (16/10/2025).
Kata Taufik, Kejati Sumut harus segera melakukan penyelidikan mengenai hilangnya pendapatan BPHTB di Bapenda Langkat.
“Selidiki, apakah hal itu dikarenakan adanya kelalaian dari Bapenda Langkat atau lainnya. Jika ada kelalaian, berarti ada kesalahan. Nah, kesalahan ini yang harus diberikan sanksi. Apakah itu sanksi pidana atau sanksi administratif, berupa sanksi pencopotan jabatan atau penurunan jabatan,” katanya.
Menurutnya, untuk menemukan adanya indikasi pidana, yaitu tindak pidana korupsi, maka Kejati Sumut harus melakukan pemanggilan dan pengumpulan barang bukti.
Hal itu dilakukan, untuk menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi atau tidak atas hilangnya pendapatan BPHTB di Bapenda Langkat.
“Kita berharap, Kejati Sumut segera melakukan penyelidikan. Dengan adanya penyelidikan nanti, publik bisa mengetahui ada atau tidaknya dugaan korupsi atas hilangnya pendapatan BPHTB di Bapenda Langkat,” katanya mengakhiri.
Sekadar latar, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) pada tahun 2024 menemukan adanya dasar pengenaan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak sesuai ketentuan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Langkat.
Akibatnya, menimbulkan selisih nilai ketetapan BPHTB yang seharusnya memakai nilai tertinggi antara NPOP dibandingkan dengan NJOP PBB-P2 sebesar Rp5.127.005.900.
Temuan itu di catat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Sumut bernomor : 47.B/LHP/XVIII.MDN/05/2025, tertanggal 22 Mei 2025,
Dikutip dari LHP tersebut, diketahui bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).
Namun, apabila NPOP tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), maka dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP yang digunakan dalam perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun terjadinya perolehan.
Hasil pemeriksaan atas dokumen BPHTB dalam tahun 2024 menunjukkan
sebanyak 354 perhitungan BPHTB menggunakan NPOP sebagai dasar
pengenaan, meskipun nilainya lebih rendah dari NJOP.
Hal tersebut menimbulkan selisih nilai ketetapan BPHTB yang seharusnya memakai nilai tertinggi antara NPOP dibandingkan dengan NJOP PBB-P2 sebesar Rp5.127.005.900.
Menurut BPK, permasalahan tersebut mengakibatkan kehilangan memperoleh pendapatan BPHTB.
Masih menurut BPK, permasalahan tersebut disebabkan oleh, Kepala Bapenda Kabupaten Langkat tidak mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendapatan sesuai dengan kewenangannya.
Atas permasalahan tersebut, Kepala Bapenda menyetujui temuan pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti temuan tersebut.
BPK merekomendasikan kepada Bupati Langkat, agar memerintahkan Kepala Bapenda mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendapatan sesuai kewenangannya.
Atas temuan tersebut, media ini mencoba melakukan konfirmasi kepada Kepala Bapenda Langkat Muliani, via pesan WhatsApp, Jumat (10/10/2025).
Adapun pertanyaan yang ditujukan kepada Kepala Bapenda Langkat, diantaranya, mengenai selisih sebesar Rp5.127.005.900, apakah sudah ditindaklanjuti atau belum.
Sayangnya, hingga berita ini dimuat Kepala Bapenda Langkat belum juga membalas. Padahal, pesan sudah berceklist dua.(Red/Tim)
