Foto: Ilustrasi /Int
JAKARTA (Portibi DNP) : Wakil dari Komunitas Anti Korupsi Indonesia, Khadafi, dalam waktu dekat berencana akan melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan smart Board Tahun 2024 yang ada di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
Selain di Kabupaten Langkat, KAKI juga akan melaporkan dugaan korupsi pengadaan Smart Board Tahun 2024 yang ada di Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumut.
“Bukan hanya ke KPK saja, tetapi, ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Mabes Polri juga akan kita surati. Intinya, kita minta agar dugaan korupsi pengadaan Smart Board ini segera dilakukan penyelidikan,” katanya, mengutip pernyataannya di publictrust.id, Kamis (05/12/2024).
Menurutnya , proyek pengadaan Smart Board ini sangat mencurigakan. Dimana, pekerjaannya dikerjakan secara mendadak, dengan anggaran yang sangat bombastis.
“Pengadaan Smart Board ini diduga sangat mencurigakan. Pasalnya, pengadaan Smart Board ini dikerjakan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Praktik dugaan korupsi jelas terlihat. Ini yang perlu dilakukan penyelidikan, apakah anggaran yang diduga di korupsi digunakan untuk kepentingan politik,” ungkapnya.
Masih menurutnya, Walikota Tebing Tinggi yang lalu dan Bupati Langkat yang lalu juga belum pernah menganggarkan anggaran sebesar ini untuk pengadaan barang yang belum di butuhkan oleh SD dan SMP disana.
“Anda bisa bayangkan, harga per unitnya di anggarkan sekitar lebih dari 200 Jutaan untuk yang 86 Inchi dan hampir 200 Juta untuk yang 75 Inchi. Harga ini cukup mahal dan sangat rentan hilang di sekolah sekolah yang diberikan. Pastinya, hampir mayoritas sekolah sekolah yang menerima barang nantinya juga tidak memiliki sdm dan pengamanan selama 24 jam,” cetusnya
“Kami mendesak agar proyek pengadaan smart board di Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Langkat ini diusut tuntas secara akuntabel dan transparan,” tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa, dari informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa pengadaan smart board untuk SD dan SMP di Kota Tebing Tinggi tahun 2024 mencapai lebih dari Rp. 15 miliar, dengan rincian Rp. 1,25 miliar untuk SD dan Rp. 14,5 miliar untuk SMP. Sedangkan di dinas pendidikan Langkat lebih bombastis lagi yaitu untuk SD 17.9 miliar sedangkan SMP 32 Miliar.
Selain dugaan markup, Khadafi juga menyoroti dugaan monopoli pengadaan sarana dan prasarana pendidikan oleh pihak tertentu, dengan modus pinjam nama perusahaan. Namun semua itu akan di buktikan setelah adanya penyelidikan resmi dai 3 lembaga anti rasuah yaitu KPK – Kejaksaan – Polri.
“ Kami akan laporkan secara resmi hal ini ke KPK, minggu depan. Dan, kami berharap pihak Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan Bapak Prof DR Burhanuddin sebagai Pahlawan Pemberantasan Korupsi saat ini di indonesia serta Tim Tipikor Mabes Polri yang baru berdiri turut serta mengusut dugaan tindak pidana korupsi ini,” bebernya.
Ia pun berharap, ketiga lembaga hukum ini dapat memulai penyelidikan dan penyidikan dengan transparan. “Karena informasi yang kami dapat bahwa motif pengadaannya sama yaitu untuk pemenangan Pilkada,” paparnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa, untuk Kota Tebing Tinggi paket Smart Board di SMP di tayangkan pada bulan Oktober 2024 dan untuk SD di tayangkan pada bulan July.
Sedangkan di Langkat, Kedua paket di tayangkan pada bulan September 2024. Dan ini merupakan anggaran terbesar untuk pengadaan barang dan jasa di kedua daerah tersebut.
Informasi yang di dapat KAKI, harga Smart Board merk Samsung atau LG ukuran 86 Inchi yang merupakan merk yang terkenal memiliki pusat layanan purna jual di seluruh indonesia hanya seharga 100 juta perunit. Sedangkan yang ukuran 75 inchi seharga 90 juta per unit.
Di Kota Tebing Tinggi, untuk SMP di butuhkan 93 Unit yang 86 Inchi dan anggaran lnya 14,5 Miliar.
“Di Kabupaten Langkat, untuk ukuran 86 Inchi di butuhkan 200 Unit dengan anggaran 32 Miliar. Dan 200 Unit untuk ukuran 75 Inchi dengan anggaran 17.9 Miliar merk View Sonic yang harganya jauh lebih murah namun tidak jelas lokasi layanan purna jualnya,” cetusnya lagi.
Berdasarkan hasil investigasi KAKi, untuk harga Smart Board merk View Sonic ukuran 75 Inchi dari data di toko pedia, Kaki menemukan harganya hanya 69.5 Juta sedangkan yang ukuran 86 inchi seharga 94 juta saja.
Ia sangat berharap KPK, Kejaksaan dan Polri bisa cepat bergerak untuk hal dugaan tindak pidana korupsi ini.
“Jika ditemukan indikasi korupsi atau pelanggaran hukum lainnya, Para pihak penyelenggara dan kuasa Pengguna Anggaran harus dibawa ke pengadilan dan kerugian negara harus di kembalikan dengan menyita seluruh harta para terdakwa nantinya.Karena proses hukum harus dijalankan dengan tegas,” pungkas khadafi.
Pernyataan ini menegaskan komitmen DPP KAKI dalam memastikan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, khususnya dalam sektor pendidikan. Dan kami yang merupakan relawan pendukung Prabowo Gibran akan mengawal program 100 Hari kerja Kabinet Prabowo Gibran untuk meng evaluasi para punggawa kabinet merah putih.
“Keberadaan proyek-proyek yang dianggap mencurigakan ini menyoroti pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan program 100 hari kerja prabowo gibran,” ujar khadafi.
Selain Kota Tebing Tinggi dan Langkat, KAKI juga akan menyertakan laporan dugaan pengadaan smart board ini di beberapa lokasi seperti : Dinas Pendidikan Kota Balik Papan , Pemprov Kalimantan Timur , Pemprov Jawa Tengah , Pemprov Jambi , Jawa Barat , Kota Depok , Pemprov Riau. (Red/Tim)
