MEDAN (Portibi DNP) : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan Fraksi Partai Golkar dr Dinas Sofani Lubis menjemput aspirasi konstituenya lewat reses II masa sidang II tahun 2024-2025 di Jalan Swadaya Gang Musyawarah Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Minggu (23/2/2025).
Hadir dalam reses tersebut
Lurah Lalang Kecamatan Medan Sunggal Surya Budi, Kasi Trantip Kecamatan Medan Sunggal, Seter, Perwakilan Dinas Perhubungan Kota Medan Budi Hamdani.
Perwakilan Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK) Irfan,Mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Samroy Pujangger Pulungan, serta ratusan masyarakat Kecamatan Medan Sunggal lainnya.
Reses ini selain ajang silaturahmi juga merupakan momentum untuk menyerap, menghimpun dan mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing, ungkap dr Dimas.
“Jadi apa permasalahan bapak-ibu, apa yang dibutuhkan bapak-ibu silakan sampaikan, sebab tujuan reses ini untuk menyerap aspirasi bapak-ibu semuanya agar disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Medan,” sebut Dimas.
Baca: Jelang Ramadhan, DPRD Medan Minta Pemko Pastikan Ketersediaan Gas LPG Subsidi dan Kebutuhan Aman
Dalam reses tersebut dr Dimas pun banyak menerima keluhan konstituenya, diantaranya dari Endawati, warga Jalan Swadaya Gang Musyawarah Kelurahan Lalang ini menyampaikan keluhan ketangganya yang sakit prostat dan hernia.
“Saat akan berobat ke rumah sakit BPJS Kesehatannya sudah tidak aktif lagi, padahal dari pemerintah, bagaimana solusinya pak, apakan dia masih bisa berobat di rumah sakit sementara BPJS-nya sudah tidak aktif,”tanya Endawati.
Selain itu Endawati minta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk segera memperbaiki jalan Gang Musyawarah diperbaiki, sebab kondisinya cukup memprihatinkan.
Pertanyaan lain disampaikan Emmi Lubis,Warga Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal ini menanyakan tentang pengurusan sertifikat prona.
“Saya dapat info ada program pengurusan sertifikat prona tapi dengan sistem elektronik atau e-sertifikat, saya khawatir kalau pakai sistem ini tanahnya bisa hilang karena kita tidak memegang surat fisiknya,”ujarnya.
Namun begitu Emmi Lubis tetap ingin mengurus sertifikan tanah warisan orangtuanya tersebut,untuk itu dia minta pihak kelurahan memberikan info kalau ada program sertifikat prona.
Baca: Komisi 1 DPRD Medan Minta Berkas Kepling 11 Sei Agul Diverifikasi
Sementara itu M. Noval Pratama minta kepada Pemko Medan untuk mengaspal Jalan Imam Jemali yang sampai hari ini masih tanah, jalan tersebut separuh diaspal, separuh tidak.
Kemudian dia minta agar dimasukkan air PDAM Tirtanadi, sehingga masyarakat disana bisa menikmati air bersih.
Menjawab keluhan warga yang disampaikan Endawati, perwakilan
BPJS Kesehatan Samroy Pujangger Pulungan mengatakan, BPJS Kesehatan dari pemerintah sipatnya tidak permanen, sewaktu-waktu bisa non aktif.
Tapi bapak-ibu tidak perlu khawatir, Karena Pemko Medan telah menjamin kesehatan warganya melalui program Universal Health Coverage (UHC)
“Cukup membawa KTP Kota Medan kemudian datang ke puskesmas atau rumah sakit, bapak-ibu pasti dilayani,”jelasnya.
Terkait pertanyaan Emmi Lubis tentang pengurusan sertifikat prona, Lurah Lalang Surya Budi mengatakan, sampai hari ini dia belum tahu ada program prona.
“Kalau di kelurahan Lalang belum ada program prona, tapi kalau di kelurahan lain saya kurang tahu, tapi kalau ada pasti kami umumkan,”sebut Surya Budi
Terkait jalan rusak seperti yang dikeluhkan Endawati dan M. Noval perwakilan Dinas SDABMBK Irfan mengatakan akan mengeceknya terlebih dahulu.
“Untuk jalan minimal 3 meter dikerjakan oleh dinas kita, tapi kalau dibawah 3 meter dikerjakan pakai dana kelurahan,”sebut Irfan.
Sementara itu permintaan agar dimasukan air PDAM Tirtanadi, dr Dimas mengatakan itu merupakan gaweannya provinsi, sebab PDAM Tirtanadi milik Provinsi Sumatera Utara, bukan Pemko Medan.
Namun begitu Anggota Komisi III DPRD Medan ini mengatakan akan koordinasi dengan rekanya di provinsi.P06
